Monthly Archives: November 2013

Kode Etik Akuntansi

Standar

Kode etik Ikatan Akuntan Indonesia terdiri dari tiga bagian, yaitu:
Prinsip Etika
Prinsip Etika memberikan kerangka dasar bagi Aturan Etika, yang mengatur pelaksanaan pemberian jasa profesional oleh anggota. Prinsip Etika disahkan oleh Kongres dan berlaku bagi seluruh anggota.
Aturan Etika
Aturan Etika disahkan oleh Rapat Anggota Himpunan dan hanya mengikat anggota Himpunan yang bersangkutan.
Interpretasi Aturan Etika
Interpretasi Aturan Etika merupakan interpretasi yang dikeluarkan oleh Badan yang dibentuk oleh Himpunan setelah memperhatikan tanggapan dari anggota dan pihak-pihak berkepentingan lainnya, sebagai panduan dalam penerapan Aturan Etika tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan penerapannya.

Menurut Mulyadi (2001:53), kode etik akuntan Indonesia memuat delapan prinsip etika, yaitu:
Tanggungjawab profesi
Kepentingan publik
Integritas
Obyektivitas
Kompetensi dan kehati-hatian professional
Kerahasiaan
Perilaku professional
Standar teknis

Sehubungan dengan perkembangan yang terjadi dalam tatanan global dan tuntutan transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar atas penyajian Laporan Keuangan, IAPI merasa adanya suatu kebutuhan untuk melakukan percepatan atas proses pengembangan dan pemutakhiran standar profesi yang ada melalui penyerapan Standar Profesi International. Sebagai langkah awal IAPI telah menetapkan dan menerbitkan Kode Etik Profesi Akuntan Publik, yang berlaku efektif tanggal 1 Januari 2010. Untuk Standar Profesional Akuntan Publik, Dewan Standar Profesi sedang dalam proses “adoption” terhadap International Standar on Auditing yang berlaku efektif 2011.

Kode Etik Profesi Akuntansi Publik yang baru saja diterbitkan oleh IAPI menyebutkan 5 prinsip-prinsip dasar etika profesi, yaitu:
Prinsip Integritas
Prinsip Obyektivitas
Prinsip Kompetensi serta Sikap Kecermatan dan Kehati-hatian Profesional
Prinsip Kerahasiaan
Prinsip Perilaku Profesional

Dalam hal ini, akan dibahas salah satu prinsip kode etik profesi akuntansi yaitu prinsip objektivitas. Secara garis besar pengertian prinsip objektivitas pada prinsip kode etik profesi akuntansi yang lama sama dengan yang baru.

Obyektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Prinsip obyektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada di bawah pengaruh pihak lain.

Anggota bekerja dalam berbagai kapasitas yang berbeda dan harus menunjukkan obyektivitas mereka dalam berbagai situasi. Anggota dalam praktik public memberikan jasa atestasi, perpajakan serta konsultasi manajemen. Anggota yang lain menyiapkan laporan keuangan sebagai seorang bawahan, melakukan jasa audit internal dan bekerja dalam kapasitas keuangan dan manajemennya di industri, pendidikan dan pemerintahan. Mereka juga mendidik dan melatih orang-orang yang ingin masuk ke dalam profesi. Apapun jasa atau kapasitasnya, anggota harus melindungi integritas pekerjaannya dan memelihara obyektivitas.

Prinsip obyektivitas mengharuskan praktisi untuk tidak membiarkan subjektivitas, benturan kepentingan atau pengaruh yang tidak layak dari pihak-pihak lain mempengaruhi pertimbangan professional atau pertimbangan bisnisnya. Praktisi mungkin dihadapkan pada situasi yang dapat mengurangi objektivitasnya.

Dalam menghadapi situasi dan praktik yang secara spesifik berhubungan dengan aturan etika sehubungan dengan obyektivitas, pertimbangan yang cukup harus diberikan terhadap faktor-faktor beriku:
Adakalanya anggota dihadapkan kepada situasi yang memungkinkan mereka memoriam tekanan-tekanan yang diberikan kepadanya. Tekanan ini dapat menggangu obyektivitasnya.
Adalah tidak praktis untuk menyatakan dan menggambarkan semua situasi di mana tekanan-tekanan ini mungkin terjadi. Ukuran kewajaran (reasonableness) harus digunakan dalam menentukan standar untuk mengindentifikasi hubungan yang mungkin atau kelihatan dapat merusak obyektivitas anggota.
Hubungan-hubungan yang memungkinkan prasangka, bias atau pengaruh lainnya untuk melanggar obyektivitas harus dihindari.
Anggota memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa orang-orang yang terlibat dalam pemberian jasa professional mematuhi prinsip obyektivitas.
Anggota tidak boleh menerima atau menawarkan hadiah atau entertainment yang dipercaya dapat menimbulkan pengaruh yang tidak pantas terhadap pertimbangan professional mereka atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengan mereka.
Anggota harus menghindari situasi-situasi yang dapat membuat posisi professional mereka ternoda.

Referensi:

http://grilrajawali.blogspot.com/2013/03/standar-etika-profesi-akuntan-akuntan.html

http://dharmotinambunan.wordpress.com/2012/12/04/8-prinsip-kode-etik-akuntansi/

http://ratrianicp.wordpress.com/2013/01/08/prinsip-etika-profesi-akuntan/

Kerangka Isi PAI dan NPA

Standar

Prinsip Akuntansi Indonesia ( PAI )

Kerangka Isi PAI
1.       Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan
 Prinsip akuntansi merupakan himpunan prinsip, prosedur, metoda dan teknik Akuntansi yang mengatur penyusunan laporan keuangan. khususnya yang ditujukan kepada pihak luar, seperti pemegang saham, kreditur. dan pemerintah. Prinsip Akuntansi yang ada di Indonesia dkenal dengan Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI) yang dikeluarkan oleh lkatan Akuntan Indonesia (IAI) bagian komite PAI. Prinsip akuntansi ini penting sekali artinya sebagai pedoman sistem penyusunan laporan keuangan yang bermanfaat bagi dunia usaha, khususnya mereka yang berkepentingan dengan laporan keuangan.
Dengan adanya prinsip akuntansi, laporan keuangan yang disusun mempunyai kesatuan bahasa teknik akuntansi yang dapat dimengerti oleh para pemakainya, sehingga tujuan akuntansi keuangan untuk menyampaikan akuntansi kepada pihak luar mencapai sasaran secara tepat.

Penerapan prinsip akuntansi dalam menyusun laporan keuangan ini menghasilkan laporan keuangan yang layak, tepat, relevan dan dapat dipercaya. Tetapi angka-angka yang terdapat dalam laporan keuangan bukan sesuatu yang mutlak karena tergantung dari prinsip serta kebijaksanaan akuntansi yang dilaksanakan perusahaan yang bersangkutan. Bila kebijaksanaan akuntansi yang dianut berubah maka angka yang disajikan dalam laporan keuangan akan berbeda. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip akuntansi bersifat longgar. Apabila kita mengetahui sejak terbentuknya prinsip akuntansi yang merupakan suatu persetujuan dari berbagai pihak yang berkepentingan maka kelonggaran prinsip akuntansi menjadi hal yang wajar.

2.      Periode Akuntansi
Sebagian prinsip akuntansi dalam kaitannya dengan akuntansi keuangan yang direncanakan dalam buku ini adalah periode akuntansi.

Suatu gambaran yang lengkap dan tepat mengenai kesuksesan suatu perusahaan hanya dapat diketahui pada saat perusahaan tersebut menghentikan usahanya atau mencairkan seluruh hartanya menjadi kas likuidasi. Tetapi hal ini tidak mungkin dilakukan oleh perusahaan yang dianggap akan terus menjalankan usahanya dan tidak akan dibubarkan (going concern).

Oleh karena itu, aktivitas ekonomi perusahaan dipisah ke dalam periode-periode akuntansi dan dengan penyajian laporan keuangan secara periodik diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan. Prinsip ini banyak ditemui ketika menyusun laporan keuangan dilakukan

3.       Penetapan Beban dan Pendapatan (Matching Cost Against Revenue)
Dalam menentukan laba periodik dan posisi keuangan, prinsip penetapan beban dan pendapatan ini akan banyak ditemui. penetapan laba periodik dan posisi keuangan dilakukan berdasarkan metode aktual, yaitu suatu metode yang mengaitkan pengukuran pendapatan (revenue) dan beban (expense) atau aktuva (assets), dan kewajiban (liability) serta perubahannya pada saat terjadi bukan sekedar pencatatan penerimaan dan pengeluaran uang.

Norma Pemeriksaan Akuntan ( NPA )
Kerangka Isi NPA
Norma Pemeriksaan Akuntan berbeda dengan prosedur pemeriksaan akuntan. Dimana Norma Pemeriksaan akuntan mencakup mutu professional akuntan publik dan pertimbangan yang digunakan dalam pelaksanaan pemeriksaan dan penyusunan laporan akuntan.
Norma Pemeriksaan Akuntan itu ada 3, sesuai yang disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia yaitu :

1.       Norma Umum
A.    Pemeriksaan harus dilaksanakan oleh seorang atau beberapa orang akuntan publik yang memiliki keahlian dalam bidangnya dan telah menjalani latihan teknis yang cukup.
B.     Dalam segala hal yang berhubungan dengan penugasan yang diberikan kepadanya, akuntan publik harus senantiasa mempertahankan sikap mental independen.
C. Dalam pelaksanaan pemeriksaan dan penyusunan laporannya, akuntan publik wajib mempergunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.
2.      Norma Pelaksanaan Pemeriksaan
A.    Pemeriksaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus dipimpin dan diawasi dengan semestinya.
B. Sistem pengendalian intern yang ada harus dipelajari dan dinilai secukupnya untuk menentukan dapat atau tidaknya sistem tersebut diandalkan sebagai dasar untuk menetapkan luas pengujian yang harus dilakukan serta prosedur pemeriksaan yang akan digunakan.
C. Bukti kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, tanya jawab, dan konfirmasi sebagai dasar yang layak untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diperiksa.
3.      Norma Pelaporan
A.    Laporan akuntan harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi Indonesia.
B. Laporan akuntan harus menyatakan apakah prinsip akuntansi tersebut dalam periode berjalan telah dilaksanakan secara konsisten dibandingkan dengan periode sebelumnya.
C. Pengungkapan informasi dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan akuntan.
D. Laporan akuntan harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau memuat suatu penegasan bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pernyataan yang demikian tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dikemukakan. Dalam hal nama akuntan publik dihubungkan dengan laporan keuangan, laporan akuntan harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pemeriksaan yang dilakukan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab akuntan yang bersangkutan.
Norma-norma tersebut di atas dalam kebanyakan hal saling berhubungan dan saling tergantung satu sama lain. Keadaan yang berhubungan erat dengan penentuan dipenuhi tidaknya suatu norma, dapat berlaku juga untuk norma yang lain. Unsur materialitas dan risiko harus diperhatikan di dalam pelaksanaan seluruh norma pemeriksaan, khususnya norma pemeriksaan dan norma pelaporan.
Adanya norma-norma tersebut ditujukan untuk menjamin suatu kínerja auditor pada penugasan pemeriksaannya. Contoh pertama adalah adanya persyaratan mengenai kecakapan teknis sebagai auditor. Maksud persyaratan ini adalah bahwa auditor harus memiliki latar belakang pendidíkan akuntansi pada perguruan tinggi, memilikí pengalaman di bidang auditing, pengetahuan mengenai industri dimana klien beroperasi, mengikuti program pendidíkan berkesinambungan dan lain sebagainya.
Konsep independensí mungkin merupakan konsep yang paling penting di bidang pemeriksaan keuangan. Seorang auditor tidak hanya dituntut untuk bersikap independen (be independent), namun juga harus berpenampilan independen (appear to be independent). Acap kali akuntan publik memberikan jasa penyusunan laporan keuangan klien, atau yang lebih dikenal dengan istilah kompilasi. Pada bentuk penugasan ini, akuntan publik berperan sebagai penyusun laporan keuangan. Fungsi penyusun laporan keuangan ini berbeda dengan fungsi akuntan publik sebagai penguji laporan keuangan. Akuntan publik tidak harus independen dalam menjalankan fungsi yang pertama, sedangkan untuk fungsi yang kedua akuntan publik hams senantiasa mempeiïahankan sikap mental independen.
Norma-¬norma tersebut diatas berkaìtan erat dengan konsep¬konsep dalam pemeríksaanakuntan :1. Norma umum berkaitan dengan konsep independensi, etika perilaku dan pelaksanaan pemeriksaan yang hati-hati.2. Norma pelaksanaan berkaitan dengan konsep bukti3. Norma pelaporan berkaitan dengan konsep penyajian yang wajar.

Norma pemeríksaan akuntan dalam perkembangannya mengalami banyak kritik, terutamadalam 2 hal:a. Norma-norma tidak cukup spesifikb. Norma-nonna tidak dapat mengkover perkembangan yang terjadi dalam pelayanan akuntan.
Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, pada tahun 1986 dikeluarkan “Attestation Standars” yang merupakan pengembangan dari norma yang sebelumnya.

SUMBER :
https://skydrive.live.com/view.aspx?resid=B276F90F1D0C5B22!117&cid=b276f90f1d0c5b22&app=WordPdf 

http://anisahicaaa.blogspot.com/2013/10/prinsip-akuntansi-indonesia-pai-norma.html

http://www.ilmu-ekonomi.com/2012/02/prinsip-akuntansi-indonesia.html

http://cesarsyasmarushanda.blogspot.com/2013/11/kerangka-isi-pai-dan-npa.html

AUDIT DAN NORMA PEMERIKSAAN AKUNTAN

Standar

 

1.      JENIS AUDIT

Audit keuangan kadang-kadang tidak dimaksudkan mengeluarkan pendapat atas kewajaran laporan keuangan berdasarkan PAI, sesuaidengan yang diatur dalam norma pemeriksaan akuntan. Contoh pemeriksaan ini adalah sebagai berikut:

 

a.       Audit for Goverment Institions (pemeriksa lembaga pemerintah) 

b.      Operation Audit

c.        Management Audit

d.       Performance Audit

e.        Social Audit

f.         Special Audit (audit khusus)

 

Audit jenis ini mesti tunduk pada NPA yang ditetapkan olehorganisasi profesi. Namun, NPA tersebut dapat dipakai sebagai pedomandalam pelaksanaannya.

Audit khusus misalnya menyangkut pemeriksaan terhadapanggaran perusahaan, pemeriksaan untuk meneliti apakah perusahaanmenerapkan anggaran atau tidak. Dalam keadaan seperti ini maka norma pemeriksaan lapangan dan norma pelaporan mungkin harus berbeda darinorma pemeriksaan akuntan yang biasa.

 

2.      PEMERIKSAAN ATAS LEMBAGA PEMERINTAH

 

a.       General Accounting office (GAO)

Di Amerika ada lembaga pemeriksa yang bernaung di bawahlembaga legislatif dalam pemerintahan federal. Lembaga GAO ini bertugas melakukan pemeriksaan terhadap lembaga-lembaga pemerintahan dan lembaga lainnya yang menggunakan dana pemerintah.

Dalam pemeriksaannya GAO memiliki norma pemeriksa khusus disamping norma pemeriksaan akuntan yang dipakai oleh AICPA.Dalam norma pemeriksaan AICPA, norma pemeriksaan GAO inidimasukan dalam SAS terkecuali norma yang diumumkan tidak  berlaku. Norma pemeriksaan GAO dibagi dalam kategori sebagai berikut.

 

1).  Luas Audit

Luas audit tehadap lembaga pemerintahan, baik program kegiatanmaupun fungsi yang diperluas harus mencakup hal-hal berikut.

 

a.       Financial and complience. Norma ini mewujudkan pemeriksaan tentang:

  • apakah laporan keuangan dari lembaga yang diperiksamenyajikan secara wajar posisi keuangan akuntansi yang berlaku; dan
  • apakah lembaga tersebut telah menyesuaikan kegiatannyadengan undang-undang dan peraturan yang mungkinmempunyai pengaruh material terhadap laporan keuangan.

 

b.       Ekonomi dan efesiensi. Norma ini mewajibkan pemeriksaantentang:

 

  • apakah lembaga telah dikelola dan menggunakan segalasumber-sumber kekayaannya (seperti pegawai, kekayaan,ruang) secara ekonomis dan efesiensi;
  •  penyebab praktek-praktek yang tidak efisien dan tidak ekonomis; dan
  • apakah lembaga tersebut telah mematuhi UU dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalahekonomi dan efisiensi.

 

c.        Program result.norma ini mewajibkan pemeriksaan tentang:

 

  • apakah hasil yang diharapkan atau keuntungan yangdigariskan oleh legislatif atau badan yang berwenanglainnya tercapai; dan
  • apakah lembaga tersebut telah mempertimbangkanalternatif-alternatif yang mungkin ada yang biayanya lebih rendah.

 

                    2). Norma Umum

 

a.       Kualifikasi. Auditor yang ditugaskan untuk melaksanakan auditharus secara  kolektif memiliki keahlian profesional untuk melaksanakan tugas yang dibebankan. 

b.      Independensi. Dalam setiap hal yang menyangkut kegiatanaudit, tim audit apakah pemerintah atau swasta, harus bebasdari hal-hal yang mengurangi independensi baik personalmaupun ekstern. Secara organisasi mereka harus independendan harus memelihara sikap dan penampilan yang independen.

c.       Memelihara sifat kehatian-hatian secara profesional. Kehati-hatian profesional harus dibantu dalam melaksanakan audit dandalam menyajikan laporan.

d.      Pembatasan. Apakah terjadi pembatasan audit atau campur tangan terhadap kemampuan auditor dalam mengambilkesimpulan dan menarik pendapat yang berasal dari faktor ekstern, maka auditor harus mencoba untuk menghindari pembatasan itu atau jika tidak berhasil laporan pembatasantersebut kepada yang berwenang.

 

3). Pemeriksaan dan Penilaian (Pemeriksaan Lapangan) dan NormaLaporan untuk     Audit Keuangan dan Kesesuaian.

 Norma pemeriksaan AICPA untuk pemeriksaan laporan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam audit keuangan dan kesesuaian lembaga pemerintah ini. Demikian juga norma-norma yang akan dikeluarkannya kecuali dinyatakan secara resmi tidak termasuk. 

Norma tambahan dan persyaratan-persyaratan auditkeuangan dan kesesuaian untuk lembaga pemerintah.

 

a.        Norma Pemeriksaan dan Penilaian

  • Perencanaan menjadi persyaratan yagn diperlukan dari setiap anggota instansi pemerintah.
  • Pemeriksaan dilakukan atas ketaatan terhadap undang-undang dan peraturan.
  • Catatan tertulis yang dikumpulkan auditor dalam bentuk kertas kerja audit.
  • Auditor harus bersikap hati-hati terhadap situasi atau transaksi yang berindikasi kecurangan, penyelewengan, pengeluaran, dan tindakan ilegal. Apabila hal ini terbuktiada, maka diperlukan perluasan langkah-langkah dan prosedur audit untuk mengetahui pengaruhnya terhadap laporan keuangan tersebut

 

b.      Norma Pelaporan

  • Laporan audit tertulis diserahkan kepada lembaga resmi yang diaudit dan instansi lain yang membutuhkannya atau yang telah ditetapkan dalam kontrak kecuali ada peraturan resmi atau pertimbangan etika yang melarangnya salinan laporan juga harus dikirim ke instansi resmi lainnya yang mempunyai tanggung jawab untuk mengambil tindakan atas instansi lainnya yang merupakan penerima laporan semacam itu, terkecuali dilarang undang-undang atau peraturan. Salinannya harus tersedia untuk pemeriksaan masyarakat.
  • Persyaratan dalam laporan audit yang menyatakan bahwa pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai dengan norma pemeriksaan lembaga pemerintah yang lazim untuk audit keuangan dan ketaatan adalah bahasa yang baku, yangmenyatakan bahwa audit telah sesuai dengan norma-norma ini.
  • Apakah laporan akuntan atas laporan keuangan suatuinstansi atau laporan khusus harus berisi pernyataan tentang keyakinan yang positif atas pos-pos yang diperiksa dan keyakinan yang negatif untuk pos-pos yang tidka diperiksa. Juga harus termasuk contoh-contoh material untuk hal-hal yang tidak sesuai dan yang mempunyai indikasi kecurangan, penyelewangan atau tindakan-tindakan ilegal,yang ditemukan selama audit atau yang berhubungan dengan itu.
  • Akuntan harus  melaporkan hasil audit dan penilaian terhadap pengawasan akuntansi intern yang dilakukan sebagai bagian dari audit ketaatan dan keuangan. Minimal akuntan harus dapat mencari: sistem pengawasan akuntansi intern yang penting dari lembaga tersebut; sistem tersebut telah dinilai; untuk sistem pengawasan yang tidak dinilai, akuntan dapat merasa puas terhadap keadaan inimelalui identifikasi kelompok transaksi tertentu dan aktivalain yang termasuk dalam penilaian; kelemahan sistemyang ada yang ditemukan sewaktu pemeriksaan.
  • Apakah laporan akuntan atas laporan keuangan suatuinstansi atau laporan terpisah, harus menyatakankelemahan-kelemahan material yang ditemukan selama pemeriksaan yang tidak ditemukan dalam poin ketiga sebelumnya.
  • Jika informasi tidak langsung diungkapkan, laporan harusmenyatakan sifat informasi yang dihilangkan dan persyaratan yang menyebabkan perlunya informasi itu tidak dimuat.

 

4). Norma pemeriksaan dan penilaian atas audit ekonomi, efisiensi,dan keberhasilan program.

 

a.       Pelaksanaan audit telah direncanakan dengan baik. 

b.      Sistem pemeriksaan telah dibimbing dan diawasi.

c.       Pemeriksaan telah dilakukan atas ketaatan kepada undang-undang dan peraturan.

d.      Dalam pemeriksaan, penilaian harus dilakukan terhadap sistem pengawasan intern (pengawasan administratif) yang diterapkan dalam organisasi, program kegiatan atau pelaksanaan fungsiyang diperiksa.

e.       Apabila pemeriksaan menyangkut sistem komputer, maka auditor harus memeriksa sistem pengawasan umum atas sistem pemeriksaan data untuk menentukan: (1) sistem pengawasan telah didesain sesuai dengan pengarahan pimpinan dan peraturan yang ada; dan (2) sistem pengawasan berjalan efektif untuk memberikan keyakinan bahwa data diproses dengan aman.

f.       Bukti yang cukup, kompeten, dan relevan dicari untuk mendukung pertimbangan dan kesimpulan auditor berdasar keadaan yang wajar yang menyangkut organisasi, program,aktivitas, atau fungsi dalam pemeriksaan. Bukti-bukti tertulis yang dikumpulkan auditor selama pemeriksaan harus disampaikan dalam bentuk kertas kerja.

g.      Akuntan harus: (1) hati-hati terhadap situasi atau transaksi yangmungkin berindikasi kecurangan, penyelewengan, atautindakan-tindakan ilegal; dan (2) jika keadaan tersebut terbukti perlu prosedur audit untuk mengetahui pengaruhnya terhadapoperasi dan program instansi tersebut.

 

    5). Norma pelaporan untuk audit ekonomi, efisiensi, dan keberhasilan program.

 

a.       Laporan audit disajikan sehingga hasil audit atas pemeriksaaninstansi pemerintah diketahui. 

b.      Laporan harus disampaikan kepada instansi resmi dari lembaga yang diaudit dan kepada instansi lain yang ditetapkan dalam kontrak, terkecuali hukum dan etik melarangnya. Salinan laporan harus dikirim kepada instansi resmi yang bertanggung jawab untuk mengambil tindakan terhadap temuan dan saran-saran yang dicantumkan dalam laporan dan instansi yang berkaitan lainnya, terkecuali dibatasi oleh undang-undang dan peraturan, karena salinan laporan tersedia untuk umum.

c.       Laporan diterbitkan pada saat atau setelah tanggal yang ditetapkan undang-undang, pertauran, atau kontrak. Laporan akan dikeluarkan segera sehingga laporan tersedia tepat waktu untuk dapat dimanfaatkan oleh pimpinan instansi dan lembaga legislatif.

d.      Laporan harus berisi:

  • penjelasan tentang luas dan tujuan audit;
  • pernyataanyang menyatakan bahwa audit (ekonomi,efisiensi, dan keberhasilan program) telah dilakukan sesuai dengan Norma Pemeriksaan Akuntan yang lazim untuk instansi pemerintah;
  • penjelasan tentang kelemahan yang sifatnya material yang ditemukan dalam sistem pengawasan intern;
  • persyaratan tentang keyakinan positif atas pos-pos yang diperiksa dan keyakinan negatif atas pos-pos yang tidak diperiksa;
  • saran-saran untuk perbaikan masalah dan kegiatan yang ditemukan selama audit;
  • pendapat-pendapat dari pejabat yang bertanggung jawab dalam instansi tersebut;
  • penjelasan tentang beberapa keberhasilan;
  • daftar permasalahan-permasalahan dari isu lain yang memerlukan studi dan pertimbangan lebih lanjut; dan
  • penjelasan tentang informasi tertentu yang dihilangkan karena alasan kerahasiaan.

e.       Laporan harus:

  • menyajikan data faktual yang akurat dan wajar;
  • menyajikan penemuan dan kesimpulan yang meyakinkan;
  • obyektif;
  • ditulis dengan bahasa yang jelas dan sederhana;
  • singkat tetapi mudah dipahami oleh pembaca;
  • menyajikan data aktual yang berisi informasi kepada pemakai; dan
  • memberikan tekanan pokok pada perbaikan, bukan kritikan terhadap hal-hal yang telah berlalu.

 

3.      OPERATIONS AUDIT

Dalam buku yang dibuat oleh AICPA dengan judul Operation Audit  Engagement , yang mencakup: “Pemeriksaan yang sistematis terhadap kegiatan organisasi atau bagian-bagiannya sehubungan dengantujuan tertentu. Tujuan pemeriksaan mungkin menilai prestasi,mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan perbaikan, dan mengembangkan saran-saran untuk perbaikan atau tindakan-tindakanlanjutan.

Operations audit  , yang sering disebut juga operational audit muncul dari pengembangan financial audit . Dalam audit ini yang dinilai bukan saja aspek keuangan tetapi juga aspek yang bersifat non keuangan.Tujuannya adalah memeriksa dan menilai operasi perusahaan serta prosedur pelaksanaannya. Juga menyangkut pemberian informasi kepada manajemen tentang masalah-masalah operasional yang diperlukan untuk melakukan koreksi demi peningkatan penghematan dan produktivitas. Sasaran audit ini adalah bagaimana mengusahakan agar kegiatan itu lebih efisien, hemat, dan lebih produktif. Dalam pelaksanaan auditnya dapat menggunakan prosedur audit yang dianut dalam audit keuangan.

 

 

 

4.      AUDIT MANAJEMEN

 Management  audit menyangkut penilaian terhadap manajemen dalam usahanya mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan. Sebagaimana diketahui fungsi-fungsi manajemen adalah perencanaan, organisasi, pengarahan dan pengawasan. Oleh karena itu, dalam manajemen audit ini akuntan memeriksa dan menilai apakah fungsi-fungsi ini telah dilaksanakan sebagaimana mestinya untuk maksud mencapai tujuan perusahaan.

Manajemen audit tidak sama dengan management advisory service ,yang terakhir ini menyangkut nasehat yang diberikan kepada manajemen sehubungan dengan usaha untuk memecahkan masalah-masalah tertentu yang dihadapi oleh manajemen.

 

Perbedaan kedua masalah ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

a.       Tujuan management  service (MS) membantu manajemen sedangkan manajement audit (MA) adalah menilai manajemen.

b.      Orientasi MS adalah tugas sedangkan MA pesan.

c.       Metode MS diarahkan untuk tugas-tugas tententu sedangkan MA diarahkan pada beberapa standarisasi.

d.      MS frekuensinya jarang, tergantung pada tugas-tugas khusus sedangkan MA dilakukan secara periodik dan sering.

e.       MS diarahkan pada hal-hal khusus sedangkan MA diarahkan pada perusahaan secara umum. MA menilai kualitas manajemen sedangkan operations audit  menilai kualitas kegiatan.

 

5.      PERFORMANCE AUDIT

Di Amerika Serikat ada kecenderungan keingintahuan pemilik/komisaris terhadap prestasi manajemen (presiden) sebagai pemimpin perusahaan. Untuk itu, mereka meminta pihak luar yang mempunyai reputasi tertentu untuk menilai prestasi manajer yangmemimpin perusahaan. Jadi, audit di sini menyangkut penilaian terhadapkualitas manajemen dan mutu (image) perusahaan.

Di Indonesia jarang kita jarang mendengar ini kendati pun secaraimplisit kita ketahui pemilik tersebut terus memantau prestasi manajer yang ditugaskannya.

 

6.      SOCIAL AUDIT

Social  audit adalah menyangkut pemantauan, penilaian, dan pengukuran prestasi (keterlibatan) perusahaan dalam kaitannya dengan masalah-masalah sosial. Misalnya pemeriksa terhadap masalah adalah sebagai berikut.

 

a.       Pemberian lowongan kerja apakah sudah adil. 

b.      Produksi.

c.       Keselamatan kerja.

d.      Penggajian.

e.       Lingkungan hidup.

f.       Pensiun dan jaminan hari tua lainnya.

g.      Sumbangan sosial, dan lain-lain.

 

 

Dalam konsep perekenomian modern saat ini peranan social  audit ini semakin terasa penting. Apalagi pemerintah mulai menerapkan konsep pembangunan yang bersifat “sustained development ” yaitu suatu konsep pembangunan yang berkelanjutan, yang berarti bahwa pembangunan yang dilakukan jangan sampai mematikan aspek lainnya atau yang dapat menimbulkan masalah baru seperti kemiskinan, ketidakmerataan, perusakan lingkungan, ketidak adilan dan lain-lain. Dalam konsep ini penghargaan tertinggi diberikan kepada hal-hal sebagai berikut.

 

a.       Mutu sumber daya alam. 

b.      Mutu sumber daya manusia.

c.       Mutu pelayanan kesejahteraan/kelanjutan sosial.

 

Di samping itu, kesadaran dunia usaha terhadap pentingnyadukungan sosial semakin besar, sehingga dunia usaha tidak bisasewenang-wenang berbuat sendiri untuk mencapai tujuan perusahaantanpa memperhatikan kepentingan sosial. Kalau dahulu tujuan perusahaan hanya growth (pertumbuhan) dan Survive (kelangsungan hidup) maka sekarang harus memperhatikan “ image” penampilan perusahaan di mata publiknya.

Di Indonesia, yang saat ini mulai mengembangkan peranan pasar modal dan mulai menggali dana masyarakat maka mau tidak mau pengusaha harus memperhatikan kepentingan masyarakat kalau ia ingin harga saham di bursa tidak terganggu oleh sikap pendapat umum yang kadang-kadang dapat menjatuhkan perusahaan. Untuk mencatat, menilai,melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan pengaruh perusahaan terhadap sosial dan pelayanannya pelajari Socio Economic Accounting.

 

7.      AUDIT KHUSUS

 

Audit khusus adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk maksud-maksud khusus seperti sebagai berikut:

a.       Pemeriksaan terhadap sumber dan penggunaan dana dalam mendirikan perusahaan. 

b.      Pemeriksaan terhadap pengeluaran kas.

c.       Pemeriksaan terhadap kewajiban pajak.

d.      Pemeriksaan pembagian dividen, bonus, dana pensiun dan lain-lain.

e.       Pemeriksaan khusus untuk perusahaan yang akan dibeli atau dijual dan lain-lain.

 

Audit khusus ini dapat menggunakan NPA walaupun sebenarnyatidak mesti. Namun, umumnya penjelasan audit khusus ini hampir samadengan audit umur sehingga banyak aturan-aturan dalam NPA dapatdigunakan kendati pun dengar beberapa modifikasi tertentu.

Demikian bentuk audit di luar umum. Dalam jenis audit iniakuntan tidak harus tunduk pada norma-norma umum, norma pemeriksaanlaporan, atau norma pelaporan. Akuntan dapat membuat metode tersendiridan bentuk laporan tersendiri. Diakui bahwa proses audit umum (general audit ) ini merupakan pedoman yang paling penting dan bermanfaat dalammelakukan audit jenis ini.