Monthly Archives: Desember 2012

Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)

Standar

Rumah merupakan kebutuhan yang cukup penting bagi manusia. Membeli rumah bukanlah hal yang mudah, dibutuhkan dana yang tidak sedikit untuk membelinya. Apalagi bagi masyarakat berpenghasilan menengah kebawah, membeli rumah merupakan hal yang sulit. Dibutuhkan waktu yang lama untuk dapat mengumpulkan dana agar bisa membelinya, bahkan tak banyak masyarakat yang seumur hidupnya tidak mampu membelinya. Selain faktor penghasilan yang kecil, harga rumah juga ikut mempengaruhi karena setiap tahun harganya semakin meningkat. Dan kenaikan ini tidak sebanding dengan kenaikan penghasilan yang mereka terima.

Untuk mengatasi hal itu pemerintah berusaha membantu masyarakat berpenghasilan menengah kebawah agar bisa memiliki rumah dengan jalan mengadakan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Dalam penyaluran FLPP pemerintah bekerjasama dengan beberapa bank untuk ikut serta dalam program ini. Dengan adanya FLPP, masyarakat dapat mendapatkan KPR dengan bunga yang ringan yaitu dibawah 10% per tahun. Suku bunga pinjaman ini juga bersifat tetap selama masa angsuran berbeda dengan bunga KPR yang biasanya, yaitu bunga komersil.

Dengan adanya bantuan dari pemerintah ini diharapkan dapat membantu masyarakat dari golongan menegah kebawah agar mampu membeli rumah sesuai kemampuan mereka. Subsidi ini diharapkan dapat disalurkan kepada masyarakat yang memang membutuhkan, secara tidak langsung hal ini bisa meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

 

Iklan

Meraup Untung Sekaligus Melestarikan Lingkungan

Standar

Setiap tahun hutan di Indonesia semakin menyusut jumlahnya. Hutan-hutan ini telah beralih fungsi menjadi kawasan perumahan, perkebunan, pertambangan bahkan ada yang ditelantarkan begitu saja. Dengan berkurangnya jumlah hutan, hal ini akan merusak kesimbangan ekosistem yang ada. Selain itu penyusutan hutan menyebabkan berkurangnya persediaan oksigen, lapisan ozon pun semakin menipis, hal ini diperburuk lagi dengan adanya berbagai macam polusi. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk melindungi hutan yang ada, mulai dari larangan penebangan liar, penanaman sejuta pohon, penyuluhan kepada masyarakat, dan berbagai iklan yang bertujuan untuk menjaga kelestarian hutan.

Menanam pohon bisa dijadikan suatu usaha, selain bernilai ekonomis, dengan menanam pohon secara tidak langsung ikut serta dalam upaya penghijauan. Ada beberapa pohon yang bisa dijadikan alternatife untuk industri kayu, antara lain jabon, jati, meranti, albasia, dan lain-lain. Cara penanaman dan perawatan pohon pun cukup mudah. Beberapa pohon sudah ada yang bisa dipanen saat usia 5 tahun, tetapi ada juga yang membutuhkan waktu lebih dari 10 tahun.

Nilai investasi dari pohon juga hampir sama seperti emas, harganya akan terus naik. Banyak industri-industri yang membutuhkan kayu. Seorang petani kayu bisa meraup untung sampai Rp 300juta untuk setiap 1 hektar tanaman pohon. Biaya yang dikeluarkan pun cukup murah, cukup sediakan lahan, bibit pohon, dan pupuk. Menanam pohon memang membutuhkan kesabaran, karena hasilnya baru bisa dituai dalam jangka waktu yang cukup panjang. Tetapi jika dilihat dari segi keuntungan, penantian tersebut akan terbayar dengan hasil yang akan diperoleh.

Penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah

Standar

Tahun 2012 segera berakhir, berbagai evaluasi mengenai kinerja pemerintah selama setahun ini perlu dilkukan untuk mengetahui apakah kinerja pemerintah telah efektif dan efisien. Namun, sampai saat ini diketahui bahwa penyerapan anggaran pemerintah tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Banyak faktor  yang menyebabkan tidak terealisasinya target penyerapan anggaran oleh kementrian dan lembaga.  Faktor-faktor tersebut antara lain proses perencanaan dan ketepatan waktu pelaksanaan proyek, proses pencairan anggaran, dan juga berbagai program yang sebenarnya dari tahun ke tahun sulit terealisasi namun tetap dianggarkan.

Agar penyerapan anggaran bisa berjalan dengan baik, seharusnya pemerintah membuat jadwal pelaksanaan proyek pembangunan jauh hari sebelum tahun anggaran. Selain pelaksanaan proyek pembangunan yang harus dilaksanakan sesuai jadwal, seharusnya kementrian dan lembaga mempersiapkan seluruh persyaratan dokumen proyek yang diminta agar pencairan dana dapat segera teralisasi sehingga tidak mengulur waktu yang ada. Jika sampai akhir tahun masih ada sisa anggaran yang belum terpakai, biasanya banyak departemen yang menggunakan sisa dana tersebut bukan untuk belanja modal melainkan untuk belanja pegawai dan belanja sosial. Jika anggaran lebih banyak digunakan untuk belanja pegawai dan belanja sosial, maka rakyatlah yang dirugikan. Seharusnya dana tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, namun pada kenyataannya dana tersebut digunakan untuk menumpuk kekayaan instansi pemerintah saja.

Dalam pengadaan barang modal, birokrasi menjadi kendala yang utama. Setiap perusahaan yang mengikuti tender harus melewati proses yang panjang untuk memenangkan tender tersebut. Dan sayangnya biasanya penentuan pemenang tender ditentukan oleh besar kecilnya upeti yang diberikan dari perusahaan yang bersangkutan. Lagi-lagi kepentingan rakyat dinomor duakan.

 

Menanti Kenaikan Harga BBM

Standar

Dana anggaran pemerintah selama ini sebagian besar digunakan untuk mensubsidi BBM. Akhir-akhir ini terdengar kabar bahwa pemerintah akan mengurangi subsidi BBM ini, dengan kata lain harga BBM akan dinaikan. Pasti akan ada banyak pro dan kontra mengenai keputusan ini.

Tidak tersalurkannya BBM bersubsidi ke tangan yang memang seharusnya merupakan faktor utama yang memicu untuk menaikkan harga BBM. Harga BBM di pulau Jawa berbeda jauh dengan harga BBM di pulau Kalimantan. Di sana harga BBM mencapai 25ribu-30ribu per liter, sedangkan di pulau Jawa hanya 4,500 per liter. Ketimpangan pendistribusian BBM bersubsidi ini membuat beberapa pakar ekonomi mengusulkan agar BBM bersubsidi dihapuskan saja. Mereka berpendapat bahwa selama ini BBM bersubsidi justru dinikmati oleh kalangan yang mampu, sedangkan masyarakat yang sebenarnya berhak memperolehnya justru tidak dapat menikmati BBM bersubsidi ini.

Selain kurang tepat sasaran, BBM bersubsidi ini juga sering diselundupkan untuk dijual di luar Indonesia karena harga di Indonesia jauh lebih murah dibandingkan negara-negara tetangga. Walhasil yang menikmati BBM bukanlah rakyat Indonesia melainkan negara lain.

Keputusan untuk menentukan harga BBM haruslah dilakukan dengan sangat hati-hati. Hal ini akan sangat mempengaruhi tingkat inflasi yang akan terjadi. Dengan kenaikan harga BBM sudah dapat dipastikan harga-harga kebutuhan yang lain akan ikut naik. Dan pastinya banyak masyarakat yang akan menentang hal ini. Tetapi kenaikan harga BBM sepertinya tidak bisa dihindarkan, melihat  besarnya subsidi energi dalam APBN 2013.

Pengangguran Semakin Meningkat

Standar

Seperti yang kita ketahui, saat ini mencari pekerjaan bukanlah hal yang mudah. Susahnya mencari lapangan pekerjaan membuat semakin banyaknya pengangguran yang ada. Setiap tahun sekolah-sekolah meluluskan para siswanya, sedangkan para lulusan ini tidak bisa diserap seluruhnya oleh dunia kerja. Akibatnya para lulusan harus saling berkompetisi dengan lulusan-lulusan dari tahun-tahun yang sebelumnya dan persaingan pun berajalan semakin ketat.  

Para pencari kerja yang tidak mempunyai ketrampilan sudah pasti akan kalah bersaing dengan pencari kerja yang memiliki ketrampilan. Oleh karena itu Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans), Muhaimin Iskandar mengharapkan sejak awal perguruan tinggi harus mampu mendesain profesi bagi para alumninya. Sejak semester pertama mahasiswa di masing-masing perguruan tinggi harus mampu mengukur profesi sehingga setelah tamat mereka sudah langsung siap bekerja.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) sangat diperlukan untuk menciptakan tenaga kerja yang siap terjun langsung ke dunia kerja. Mereka harus dibekali berbagai keahlian dan ketrampilan yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja saat ini. Untuk menciptakan tenaga-tenaga ahli tersebut dapat melalui Balai Latihan Kerja (BLK). Peningkatan kualitas SDM juga bisa ditempuh dengan pembangunan sistem pendidikan untuk mengarahkan produktivitas sumber daya manusia sehingga lulusannya siap bekerja dan menjadi tenaga kerja andal. Dari suatu hasil penelitian, sistem pendidikan di Indonesia menempati peringkat terbawah di dunia. Hal ini perlu dijadikan PR bagi pemerintah, terutama Departemen Pendidikan untuk segera memperbaikinya.

Untuk mengatasi pengangguran, hal yang tak kalah pentingnya adalah pengembangan kewirausahaan. Menurut teori, suatu bangsa bisa maju jika terdapat 2,5% penduduknya mempunyai semangat wirausaha. Sedangkan bangsa kita masih berada jauh dibawahnya. Dengan adanya banyak wirausaha maka semakin banyak lapangan kerja yang tersedia, tenaga kerjapun semakin banyak yang dapat diserap. Jika tenaga kerja banyak yang terserap, pengangguran berkurang, maka tingkat kesejahteraan masyarakatpun ikut terangkat.

 

Melemahnya Ekonomi Jepang

Standar

Persengketaan yang terjadi antara China-Jepang ikut mempengaruhi melemahnya perekonomian Jepang. Pesengketaan yang terjadi mengakibatkan menurunnya tingkat produksi pabrik-pabrik Jepang di China. Hal ini hasil dari aksi boikot konsumen China terhadap brand Jepang, akibatnya neraca ekspor negara ini melemah.

Menurunnya perekonomian Jepang selain akibat dari persengketaan dengan China, hal ini juga disebabkan oleh bencana alam dan tsunami pada tahun lalu, juga akibat melemahnya ekonomi di Eropa, pasar ekspor utama dan juga menguatnya yen. Menguatnya yen membuat produk-produk ekspor kurang bersaing di luar negeri, sehingga memperlemah nilai dari pendapatan luar negerinya.

Industri elektronika Jepang pun yang begitu berjaya, pelan-pelan mengalami kemunduran. Beberapa bulan lalu, Sony diikuti Panasonic dan Sharp mengumumkan angka kerugian trilyunan rupiah. Harga saham mereka merosot drastis. Sanyo bahkan harus rela menjual dirinya lantaran sudah hampir kolaps. Serbuan produk-produk dari negara lain membuat industri elektronika Jepang kuwalahan. Apalagi serbuan produk-produk Samsung dan LG yang merupakan industri elektronika dari Korea yang selalu menjadi pesaing mereka di mana-mana. Begitu pula dengan China yang ikut membanjiri pasaran elektronika dunia dengan harga yang amat murah. Nampaknya Jepang harus berusaha keras untuk memulihkan perekonomian mereka.

Perketat Aturan dan Sanksi Pajak

Standar

Pajak merupakan sumber pendapatan utama negara, tanpa pajak maka pembangunan pun akan terhambat. Hampir semua infrastruktur negara dibiayai oleh pajak, maka dari itu tidak heran jika pemerintah dengan gencarnya mengkampanyekan agar warga negaranya taat membayar pajak. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Zulkieflimansyah.

Tetapi banyak kalangan yang tidak tertib membayar pajak, mulai dari keterlambatan waktu pembayaran, pemalsuan nilai pajak yang harus dibayar, atau bahkan ada yang tidak membayar pajak sama sekali. Banyak faktor yang menjadi alasan mereka untuk tidak tertib membayar pajak. Salah satunya adalah mereka merasa dirugikan dengan adanya penyelewengan dana pajak. Mereka merasa manfaat yang mereka rasakan dari membayar pajak tidak sesuai dengan pengorbanan yang mereka berikan. Tak heran jika beberapa waktu yang ada seruan pemboikotan pajak.

Agar pembayaran pajak tidak merugikan bagi pihak manapun, maka diperlukan adanya sanksi tegas bagi orang yang melanggar peraturan perpajakan baik itu dari pihak masyarakat atau dari pihak pemerintah. Pemerintah dan masyarakat harus saling bekerjasama dalam mengawasi penggunaan dana pajak. Dengan adanya pengetatan peraturan pajak dan sanksi yang tegas maka pajak yang diterima negara bisa meningkat. Tentu saja hal ini akan menguntungkan, dan negara bisa mengurangi defisit anggaran yang selama ini terjadi. Jika defisit berkurang, maka negara juga tidak perlu bersusah payah mencari dana pinjaman untuk menutup defisit tersebut. Hal ini akan menguntungkan bagi masyarakat maupun pemerintah.