Aspek Hukum Dalam Ekonomi

Standar

 

Keterangan

Hukum

Ekonomi

AHDE

WHAT

Apa itu hukum?

Apa itu ekonomi?

Apa itu AHDE?

 

Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan.

(sumber wikipedia)

 

Hukum merupakan himpunan petunjuk hidup – perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat oleh karena itu pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah/penguasa itu.

(sumber utrech)

Ekonomi merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa.

(sumber wikipedia)

Hukum ekonomi adalah suatu hubungan sebab akibat atau pertalian peristiwa ekonomi yang saling berhubungan satu dengan yang lain dalam kehidupan ekonomi sehari-hari dalam masyarakat.

Sumber-sumber Hukum Bisnis pada Aspek Hukum dalam Ekonomi Setidaknya ada empat sumber hukum bisnis pada aspek hukum dalam ekonomi, yaitu perundang-undangan, kontrak perusahaan, yurisprudensi, dan kebiasaan

(sumber ughytov.wordpress)

WHY

Mengapa hukum diperlukan?

Mengapa ekonomi diperlukan?

Mengapa AHDE diperlukan?

 

Ada dua fungsi hukum yaitu :
1. Hukum mengemban fungsi ekspresif yaitu mengungkapkan pandangan hidup,
nilai-nilai budaya dan nilai keadilan.
2. Hukum mengemban fungsi instrumental yaitu sarana untuk menciptakan dan
memelihara ketertiban, stabilitas dan prediktabilitas, sarana untuk melestarikan
nilai-nilai budaya dan mewujudkan keadilan, sarana pendidikan serta pengadaban
masyarakat dan sarana pembaharuan masyarakat.

(sumber Bernard Arief Sidharta, Refleksi tentang
Struktur Ilmu Hukum, 2000, Bandung, Mandar maju, Cet. II, hal. 189).

Manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi pada dasarnya selalu menghadapi masalah ekonomi. Inti dari masalah ekonomi yang dihadapi manusia adalah kenyataan bahwa kebutuhan manusia jumlahnya tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan manusia jumlahnya terbatas.

(sumber wikipedia)

Dasar Diperlukannya Hukum Bagi Kegiatan Bisnis

  • Untuk memberikan Kepastian Hukum
  • Untuk Memberikan Kesebandingan Hukum
  • Untuk Melindungi Kepentingan Para Pihak

(sumber blog penulis m firmansyah)

WHEN

Kapan hukum digunakan?

Kapan ekonomi diperlukan?

berlaku dimana dan kapan saja, untuk semua kalangan

kehidupan ekonomi

kehidupan ekonomi dan seluruh orang yang berkepentingan dalam ekonomi

WHERE

Dimana hukum digunakan?

Dimana ekonomi diperlukan?

 

Setiap wilayah dibumi berlaku hukum

Setiap wilayah dibumi berlaku masyarakat ekonomi

Setiap wilayah dibumi berlaku hukum dan ekonomi

WHO

Siapa pelaku Hukum?

Siapa pelaku ekonomi?

Subjek hukum ialah individu (orang) dan badan hukum (perusahaan, organisasi, institusi)

(sumber Wikipedia)

Pelaku ekonomi utama dalam perekonomian Indonesia :
1. Rumah Tangga Konsumsi /RTK

2. Rumah Tangga Produksi/RTP/Perusahaan

3. Pemerintahan

4. Masyarakat Luar Negeri (sumber ips-mrwindu.blogspot)

Pelaku AHDE adahlah: individu dan badan hukum yang meliputi :

1. Rumah Tangga Konsumsi /RTK

2. Rumah Tangga Produksi/RTP/Perusahaan

3. Pemerintahan

4. Masyarakat Luar Negeri (sumber ips-mrwindu.blogspot)

HOW

Bagaimana hukum bekerja?

Bagaimana ekonomi bekerja?

Bagaimana AHDE bekerja?

 

 

Pelaksanaan hukum yang transparan dan terbuka disatu sisi dapat menekan dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindakan oleh masyarakat sekaligus juga peningkatan dampak positif dari aktivitas masyarakat, hukum pada dasarnya memastikan munculnya aspek2 positif dari kemanusiaan dan menghambat aspek negatif dari kemanusiaan

Ekonomi mikro yang diterapkan termasuk area besar belajar, banyak di antaranya menggambarkan metode dari yang lainnya. Regulasi dan organisasi industri mempelajari

Hukum atau peraturan perekonomian yang berlaku di setiap kelompok sosial atau suatu bangsa berbeda-beda tergantung kesepakatan yang berlaku pada kelompok sosial atau bangsa tersebut. Sehingga aspek hukum harus dibuat berdasarkan tingkat kepentingan yang muncul pada suatu masyarakat di suatu wilayah, untuk itulah perlu dibuat aspek hukum yang sejalan dengan kebijakan otonomi daerah dalam kerangka pemerataan kesejahteraan nasional.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s