Strategi Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan

Standar

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada tahun 2011 pemerintah mengambil tema “Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan, Didukung oleh Pemantapan Tatakelola dan Sinergi Pusat Daerah”. Sesuai dengan prioritas RKP tahun 2011, anggaran belanja pemerintah pusat dalam tahun 2011 diarahkan untuk mencapai tujuh sasaran utama, yaitu; pertama, menunjang pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yang didukung oleh pembangunan infrastruktur, termasuk transportasi dan energi; kedua, perlindungan sosial melalui BOS dan Jamkesmas; ketiga,  pemberdayaan masyarakat antara lain melalui PNPM mandiri; keempat, pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi; kelima, perbaikan kesejahteraan aparatur negara dan pensiunan; keenam, penyediaan anggaran subsidi yang lebih tepat sasaran; dan  ketujuh, pemenuhan kewajiban pembayaran utang tepat waktu.

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam tahun 2011 mendatang, pemerintah meningkatkan intensitas pelaksanaan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, dengan lebih memperhatikan aspek lingkungan. Selanjutnya, strategi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan itu,  akan bertumpu pada empat pilar strategis. Keempat pilar itu adalah: (a) meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas (pro-growth); (b) menciptakan dan memperluas lapangan kerja (pro-job); (c) meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui program-program jaring pengaman sosial yang berpihak kepada masyarakat miskin (pro-poor); dan (d) meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup (pro-environment).

Dalam upaya mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih  berkualitas, pada RAPBN 2011 alokasi anggaran untuk belanja modal, direncanakan mencapai Rp121,7 triliun. Jumlah ini, naik Rp26,6 triliun atau 28 persen dari APBN-P 2010. Ini adalah kenaikan tertinggi, jika dibandingkan dengan kenaikan pada pos-pos belanja lainnya. Penekanan pada belanja modal dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas belanja negara. Anggaran belanja modal yang meningkat akan diarahkan untuk menunjang pengembangan serta pembangunan sarana dan prasarana dasar atau infrastruktur seperti  irigasi, transportasi, perumahan, dan sumber daya air. 

Pengalaman menunjukkan,  bahwa komposisi anggaran belanja negara,  masih didominasi oleh belanja mengikat yang bersifat wajib. Komposisi anggaran banyak digunakan untuk  belanja pegawai, sebagian besar belanja barang,  pembayaran bunga utang, dan berbagai jenis subsidi. Akibatnya, dana yang tersedia bagi pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan lainnya yang lebih produktif, menjadi terbatas. Ruang gerak yang tersedia bagi Pemerintah untuk melakukan intervensi fiskal dalam bentuk stimulasi terhadap kegiatan ekonomi masyarakat, juga relatif terbatas. Ke depan, anggaran untuk stimulasi kegiatan ekonomi masyarakat perlu makin diperbesar. Sebaliknya, belanja rutin operasional akan terus disusutkan persentasenya.

Menyikapi kondisi itu, Pemerintah telah dan akan terus  menyempurnakan pengelolaan keuangan negara melalui peningkatan kualitas belanja negara.  Dalam rangka reformasi penganggaran, pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja akan dipercepat. Dalam sistem penganggaran yang baru ini, akan lebih ditekankan pada pencapaian hasil dan keluaran dari setiap program/kegiatan dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya yang terbatas.

Pemerintah juga akan membangun jaringan keterhubungan antar wilayah (domestic connectivity) termasuk pembangunan infrastruktur di kawasan Timur Indonesia, daerah perbatasan, daerah terpencil, dan pulau-pulau terluar. Dengan pembangunan infrastruktur yang merata diharapkan akan memperlancar pergerakan manusia, arus barang dan informasi ke seluruh wilayah nusantara. Secara tidak langsung hal ini akan menciptakan dan memperluas lapangan kerja (pro-job). Daya saing ekonomi antar wilayah pun akan meningkat, adanya pemerataan pembangunan, dan integrasi ekonomi nasional.

Alokasi anggaran juga akan digulirkan untuk melanjutkan berbagai program jaring pengaman sosial yang berpihak pada rakyat miskin (pro-poor). Pada RAPBN tahun 2011, belanja bantuan sosial  direncanakan mencapai Rp61,5 triliun. Disamping jumlah ini, Pemerintah mengambil kebijakan untuk mengalihkan dana BOS pada Kementerian Pendidikan Nasional sebesar Rp16,8 triliun menjadi transfer ke daerah. Program perlindungan sosial dititikberatkan pada sektor pendidikan, melalui kesinambungan program BOS dan pemberian beasiswa;  dan sektor kesehatan, melalui program Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat). Gaji PNS/TNI/Polri dan pensiunan direncanakan akan dinaikan gajinya sebesar 10% untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, yang ditopang oleh kapasitas pegawai yang memadai.

Sementara itu, program-program yang berbasis pemberdayaan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, pada tahun 2011 mendatang akan terus ditingkatkan baik jumlah maupun sasarannya. Peningkatan program itu ditujukan untuk memberikan akses yang lebih luas kepada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, agar makin dapat menikmati manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Berbagai program pengentasan kemiskinan itu, diharapkan dapat menurunkan tingkat kemiskinan di tahun 2011 pada kisaran 11,5 hingga 12,5 persen.

Untuk menjamin kesejahteraan rakyat, Negara mempunyai tugas untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan  pokok rakyat, meringankan beban masyarakat dalam memperoleh kebutuhan dasarnya, serta menjaga agar produsen mampu menghasilkan produk kebutuhan dasar masyarakat dengan harga yang terjangkau.   Untuk itu pemerintah menyediakan alokasi anggaran untuk subsidi. Kendatipun demikian, dalam rangka meningkatkan efisiensi dan kualitas belanja negara, kebijakan subsidi agar makin adil dan tepat sasaran perlu ditata ulang. Pemerintah perlu menyusun sistem seleksi yang ketat untuk menentukan sasaran penerima subsidi yang tepat. Diperlukan penataan ulang sistem penyaluran subsidi yang lebih akuntabel, makin tepat sasaran dan menggunakan basis data yang transparan.

Untuk mewujudkan pelaksanaan program pembangunan yang berdimensi lingkungan hidup, maka pengalokasian dana DAK (Dana Alokasi Khusus) dalam RAPBN 2011 ditekankan pada bidang yang berkaitan dengan upaya mengatasi dampak perubahan iklim. Alokasi DAK akan diarahkan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk mendukung mitigasi dampak perubahan iklim, dan penurunan emisi gas rumah kaca. Di samping itu, alokasi DAK di bidang pertanian serta kelautan dan perikanan,  juga kita arahkan untuk mendukung pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pertanian dan perikanan.

Pemerintah juga bertekad untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang tepat waktu, demi menjaga kredibilitas di mata pelaku pasar, baik domestik maupun internasional. Untuk selanjutnya pemerintah akan berhati-hati dan selektif untuk mengambil pinjaman. Pinjaman baru harus digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan yang produktif, serta mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar. Hasilnya dapat dipergunakan untuk memperbesar kapasitas fiskal serta membayar kembali kewajiban cicilan utang pokok dan bunganya.

Untuk memenuhi kebutuhan belanja negara, baik belanja pemerintah pusat maupun transfer ke daerah, maka sumber-sumber pendapatan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah, harus ditingkatkan seoptimal mungkin agar dapat memperkuat kapasitas fiskal. Dalam RAPBN 2011 mendatang, penerimaan perpajakan direncanakan mencapai Rp839,5 triliun, atau menyumbang sekitar 77 persen dari total pendapatan negara dan hibah. Jumlah itu, berarti mengalami kenaikan sebesar Rp96,2 triliun, atau sekitar 13 persen dari target penerimaan perpajakan tahun 2010.

Untuk mengamankan sasaran penerimaan perpajakan tahun 2011, Pemerintah  terus melanjutkan langkah-langkah reformasi perpajakan. Kebijakan perpajakan akan terus disempurnakan dengan melanjutkan reformasi peraturan dan perundang-undangan pajak. Saat ini, Pemerintah juga tengah melakukan langkah-langkah reformasi di bidang peradilan pajak. Fungsi litigasi lembaga Peradilan Pajak ditingkatkan, mekanisme keberatan dan banding untuk meningkatkan pengawasan disempurnakan, dan menghindari penyalahgunaan wewenang. Langkah-langkah itu, juga disertai dengan pemberian sanksi yang berat bagi mereka yang melakukan penyelewengan  termasuk bagi aparat perpajakan.

Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam tahun 2011 direncanakan mencapai Rp 243,1 triliun, atau menyumbang lebih dari 22 persen dari total pendapatan negara dan hibah.  Untuk mengoptimalkan pencapaian target PNBP ini, Pemerintah terus melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan lifting migas. Upaya ini juga akan didukung dengan kebijakan fiskal dan nonfiskal, penyempurnaan pengaturan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sektor migas, serta penyediaan infrastruktur migas. Optimalisasi penerimaan dari bagian Pemerintah atas laba BUMN diupayakan melalui peningkatan kinerja BUMN, antara lain dengan melanjutkan langkah restrukturisasi yang makin terarah dan efektif, memantapkan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, dan melakukan sinergi antar-BUMN.

APBN memang masih akan mengalami defisit, dalam RAPBN 2011 diperkirakan sebesar Rp115,7 triliun, atau 1,7 persen terhadap PDB. Untuk membiayai defisit anggaran itu, Pemerintah akan menggunakan sumber-sumber pembiayaan, baik dari dalam maupun luar negeri. Langkah itu kita lakukan dengan tetap berorientasi pada pembiayaan yang stabil dan berkelanjutan, serta beban dan risiko seminimal mungkin. Sumber utama pembiayaan dalam negeri, akan tetap berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), sedangkan sumber pembiayaan luar negeri akan berasal dari penarikan pinjaman luar negeri, berupa pinjaman program dan pinjaman proyek. Inilah bagian dari upaya kita untuk memelihara ketahanan ekonomi.

Keberhasilan program-program tersebut sangat ditentukan oleh kinerja birokrasi pemerintahan, untuk itu reformasi birokrasi harus dilanjutkan dan dimantapkan dalam pelaksanaannya. Sasaran yang ingin dicapai dari prioritas reformasi birokrasi  adalah makin mantapnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Hal ini dapat dilakukan melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum, dan transparan. Semua program ini merupakan intervensi langsung negara, untuk memastikan agar manfaat pembangunan mengalir, dan tidak hanya menetes, kepada rakyat.    Ini adalah bagian dari upaya kita untuk menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan (growth with equity) selama jangka waktu 5 tahun ke depan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s