Monthly Archives: Maret 2011

Kebijakan BI dalam Menghadapi Emerging Market

Standar

Suku bunga yang tinggi akan menyebabkan banyaknya investor asing yang mengalirkan dananya ke negara-negara berkembang seperti Indonesia atau yang sering disebut dengan emerging market. Diperkirakan dana ini akan terus mengalir seiring dengan tingginya tinggkat suku bunga. Besarnya dana yang masuk ke Indonesia seharusnya dikelola dengan benar agar tidak hanya memberikan keuntungan yang besar bagi penanam modal, tetapi juga memberikan kontribusi bagi Indonesia. The Institute of Internasional Finance, memperkirakan aliran dana yang masuk ke emerging market tahun 2011 akan mencapai 960 miliar dollar AS. Tahun 2012 dana ini diperkirakan akan meningkat mencapai 1.009 miliar dollar AS.

Kebanyakan dari para investor hanya menginginkan meraup keuntungan yang tinggi dari investasi ini. Tentunya mereka tidak ingin mengalami kerugian, mereka pasti akan berusaha untuk melindungi dana yang mereka tanamkan. Pada umumnya dana mereka ditempatkan pada investasi yang berjangka waktu singkat untuk memperkecil resiko kerugian.

Jika suatu saat terjadi ancaman krisis atau kondisi negara tidak menguntungkan, pastinya mereka akan menarik seluruh dananya begitu saja. Penarikan dana besar-besaran akan membuat nilai Rupiah anjlok dan Bank Indonesia (BI) harus mengeluarkan dana yang besar untuk mengembalikan dana investasi tersebut. Secara otomatis hal ini akan menyebabkan pengurangan terhadap cadangan devisa. Kondisi yang disebut sudden reversal inilah yang diantisipasi oleh BI melalui berbagai cara, salah satunya dengan mengikat dana yang masuk ke instrument Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dengan jangka waktu yang lebih panjang.

Agar aliran dana yang masuk tidak ditempatkan pada instrument investasi berjangka waktu pendek, secara bertahap BI meniadakan lelang untuk SBI yang bertenor atau berjangka waktu satu bulan, tiga bulan, dan enam bulan secara regular. Dana yang masuk ke SBI digiring ke tenor sembilan bulan, disertai one month holding period. Maksudnya, SBI yang bertenor sembilan bulan baru bisa diperdagangkan setelah delapan bulan ke depan setelah dikurangi masa di tangan pembeli selama sebulan. Investor harus menunggu lagi satu bulan untuk menjual SBI tersebut.

Sudah sejak Juli 2010 BI mulai meniadakan lelang SBI bertenor satu bulan dan mengadakan term deposit atau penempatan berjangka. Term deposit ini tenornya mulai dari satu hari hingga 12 bulan. Secara bertahap BI memperpanjang tenor term deposit tersebut. Perpanjangan tenor term deposit tersebut merupakan bagian dari strategi pengelolaan likuiditas. Yang berhak masuk ke instrument tersebut pun hanya bank dan residen atau penduduk Indonesia melalui bank. Ini berarti pihak asing tidak dapat memiliki term deposit tersebut.

Langkah BI ini diharapkan dapat menjaga likuiditas, menjaga inflasi sekaligus mengurangi tekanan capital inflow (aliran modal masuk) sehingga berdampak pada stabilitas nilai tukar. Selain itu, BI harus bisa mengefektifkan pengelolaan aliran dana asing dan ekses likuiditas tersebut.

Iklan

Ekspor Indonesia Pasca Gempa dan Tsunami Jepang

Standar

Gempa yang menimpa Jepang tanggal 11 Maret 2011 lalu diperkirakan akan mempengaruhi beberapa komoditi ekspor Indonesia. Berbagai kalangan pengusaha Indonesia khawatir sekaligus bersiap-siap menghadapi pasar ekspor Jepang yang bakal merosot pasca gempa dan tsunami. Hasil perikanan yang di ekspor ke Jepang diperkirakan akan mengalami penurunan. Di Bali diprediksikan hasil ekspor ikan tuna akan menurun hingga 25 persen dalam dua bulan ke depan.

Para pengusaha di Maluku saat ini belum merasakan dampak dari musibah yang menimpa Jepang karena ekspor ke Jepang biasanya dilakukan pada musim panen ikan, sekitar bulan Agustus. Namun, dikhawatirkan jika kondisi Jepang belum normal sampai bulan Agustus, maka mereka pun akan ikut merasakan imbas dari bencana ini. Selama ini Jepang menjadi tujuan favorit ekspor karena harga beli ikan lebih tinggi dibandingkan dengan negara tujuan ekspor lain seperti Thailand. Ekspor udang segar dan olahan di Lampung juga memperkirakan adanya penurunan komoditi ekspor.

Ekspor kopi mengalami hal yang berbeda dengan ekspor perikanan. Ekspor kopi dari berbagai daerah di Indonesia ke Jepang dirasakan masih lancar. Eksportir edamame dan mukimame (kedelai khas Jepang yang ditanam di Indonesia) harus mengalihkan kota tujuan ekspor, yaitu dari Kendai ke Yokohama agar tetap bisa memasarkan komoditas mereka. Menurut Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Energi Sumber Daya Mineral ekspor edamame mencapai 5.442.098 dollar AS dan ekspor mukimame mencapai 1.187.717,24 dollar AS.

Pertumbuhan ekonomi Jepang akan melambat sebagai dampak dari bencana ini. Penurunan permintaan minyak dan gas pun diperkirakan akan terjadi. Sebagai akibatnya harga minyak mentah di pasar dunia menurun. Review Statistik tentang Energi Dunia dari British Petroleum 2010, Bloomberg menyebutkan bahwa Jepang merupakan pembeli gas alam cair (LNG) terbesar di dunia yaitu sebesar 35 persen produksi gas dunia. Sedangkan produsen terbesarnya adalah Indonesia, Malaysia, dan Australia. 65 persen ekspor gas alam cair Indonesia diarahkan ke Jepang, hal itu bisa menyebabkan mengganggu penerimaan negara.

Bencana tsunami dan gempa di Jepang juga diperkirakan mendorong peningkatan permintaan batu bara. Karena beberapa pembangkit nuklir di Jepang tidak beroperasi, kemungkinan Jepang akan beralih ke energi lain yang relatife murah yakni batu bara untuk membangkitkan tenaga listrik. Jepang merupakan importir batu bara Indonesia yang cukup signifikan. Hampir 10 persen dari total produksi batu bara Indonesia tahun 2010 diimpor oleh Jepang. Sejauh ini produksi batu bara berorientasi ekspor karena tidak terserap pasar domestic.

Strategi Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan

Standar

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada tahun 2011 pemerintah mengambil tema “Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan, Didukung oleh Pemantapan Tatakelola dan Sinergi Pusat Daerah”. Sesuai dengan prioritas RKP tahun 2011, anggaran belanja pemerintah pusat dalam tahun 2011 diarahkan untuk mencapai tujuh sasaran utama, yaitu; pertama, menunjang pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yang didukung oleh pembangunan infrastruktur, termasuk transportasi dan energi; kedua, perlindungan sosial melalui BOS dan Jamkesmas; ketiga,  pemberdayaan masyarakat antara lain melalui PNPM mandiri; keempat, pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi; kelima, perbaikan kesejahteraan aparatur negara dan pensiunan; keenam, penyediaan anggaran subsidi yang lebih tepat sasaran; dan  ketujuh, pemenuhan kewajiban pembayaran utang tepat waktu.

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam tahun 2011 mendatang, pemerintah meningkatkan intensitas pelaksanaan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, dengan lebih memperhatikan aspek lingkungan. Selanjutnya, strategi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan itu,  akan bertumpu pada empat pilar strategis. Keempat pilar itu adalah: (a) meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas (pro-growth); (b) menciptakan dan memperluas lapangan kerja (pro-job); (c) meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui program-program jaring pengaman sosial yang berpihak kepada masyarakat miskin (pro-poor); dan (d) meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup (pro-environment).

Dalam upaya mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih  berkualitas, pada RAPBN 2011 alokasi anggaran untuk belanja modal, direncanakan mencapai Rp121,7 triliun. Jumlah ini, naik Rp26,6 triliun atau 28 persen dari APBN-P 2010. Ini adalah kenaikan tertinggi, jika dibandingkan dengan kenaikan pada pos-pos belanja lainnya. Penekanan pada belanja modal dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas belanja negara. Anggaran belanja modal yang meningkat akan diarahkan untuk menunjang pengembangan serta pembangunan sarana dan prasarana dasar atau infrastruktur seperti  irigasi, transportasi, perumahan, dan sumber daya air. 

Pengalaman menunjukkan,  bahwa komposisi anggaran belanja negara,  masih didominasi oleh belanja mengikat yang bersifat wajib. Komposisi anggaran banyak digunakan untuk  belanja pegawai, sebagian besar belanja barang,  pembayaran bunga utang, dan berbagai jenis subsidi. Akibatnya, dana yang tersedia bagi pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan lainnya yang lebih produktif, menjadi terbatas. Ruang gerak yang tersedia bagi Pemerintah untuk melakukan intervensi fiskal dalam bentuk stimulasi terhadap kegiatan ekonomi masyarakat, juga relatif terbatas. Ke depan, anggaran untuk stimulasi kegiatan ekonomi masyarakat perlu makin diperbesar. Sebaliknya, belanja rutin operasional akan terus disusutkan persentasenya.

Menyikapi kondisi itu, Pemerintah telah dan akan terus  menyempurnakan pengelolaan keuangan negara melalui peningkatan kualitas belanja negara.  Dalam rangka reformasi penganggaran, pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja akan dipercepat. Dalam sistem penganggaran yang baru ini, akan lebih ditekankan pada pencapaian hasil dan keluaran dari setiap program/kegiatan dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya yang terbatas.

Pemerintah juga akan membangun jaringan keterhubungan antar wilayah (domestic connectivity) termasuk pembangunan infrastruktur di kawasan Timur Indonesia, daerah perbatasan, daerah terpencil, dan pulau-pulau terluar. Dengan pembangunan infrastruktur yang merata diharapkan akan memperlancar pergerakan manusia, arus barang dan informasi ke seluruh wilayah nusantara. Secara tidak langsung hal ini akan menciptakan dan memperluas lapangan kerja (pro-job). Daya saing ekonomi antar wilayah pun akan meningkat, adanya pemerataan pembangunan, dan integrasi ekonomi nasional.

Alokasi anggaran juga akan digulirkan untuk melanjutkan berbagai program jaring pengaman sosial yang berpihak pada rakyat miskin (pro-poor). Pada RAPBN tahun 2011, belanja bantuan sosial  direncanakan mencapai Rp61,5 triliun. Disamping jumlah ini, Pemerintah mengambil kebijakan untuk mengalihkan dana BOS pada Kementerian Pendidikan Nasional sebesar Rp16,8 triliun menjadi transfer ke daerah. Program perlindungan sosial dititikberatkan pada sektor pendidikan, melalui kesinambungan program BOS dan pemberian beasiswa;  dan sektor kesehatan, melalui program Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat). Gaji PNS/TNI/Polri dan pensiunan direncanakan akan dinaikan gajinya sebesar 10% untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, yang ditopang oleh kapasitas pegawai yang memadai.

Sementara itu, program-program yang berbasis pemberdayaan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, pada tahun 2011 mendatang akan terus ditingkatkan baik jumlah maupun sasarannya. Peningkatan program itu ditujukan untuk memberikan akses yang lebih luas kepada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, agar makin dapat menikmati manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Berbagai program pengentasan kemiskinan itu, diharapkan dapat menurunkan tingkat kemiskinan di tahun 2011 pada kisaran 11,5 hingga 12,5 persen.

Untuk menjamin kesejahteraan rakyat, Negara mempunyai tugas untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan  pokok rakyat, meringankan beban masyarakat dalam memperoleh kebutuhan dasarnya, serta menjaga agar produsen mampu menghasilkan produk kebutuhan dasar masyarakat dengan harga yang terjangkau.   Untuk itu pemerintah menyediakan alokasi anggaran untuk subsidi. Kendatipun demikian, dalam rangka meningkatkan efisiensi dan kualitas belanja negara, kebijakan subsidi agar makin adil dan tepat sasaran perlu ditata ulang. Pemerintah perlu menyusun sistem seleksi yang ketat untuk menentukan sasaran penerima subsidi yang tepat. Diperlukan penataan ulang sistem penyaluran subsidi yang lebih akuntabel, makin tepat sasaran dan menggunakan basis data yang transparan.

Untuk mewujudkan pelaksanaan program pembangunan yang berdimensi lingkungan hidup, maka pengalokasian dana DAK (Dana Alokasi Khusus) dalam RAPBN 2011 ditekankan pada bidang yang berkaitan dengan upaya mengatasi dampak perubahan iklim. Alokasi DAK akan diarahkan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk mendukung mitigasi dampak perubahan iklim, dan penurunan emisi gas rumah kaca. Di samping itu, alokasi DAK di bidang pertanian serta kelautan dan perikanan,  juga kita arahkan untuk mendukung pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pertanian dan perikanan.

Pemerintah juga bertekad untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang tepat waktu, demi menjaga kredibilitas di mata pelaku pasar, baik domestik maupun internasional. Untuk selanjutnya pemerintah akan berhati-hati dan selektif untuk mengambil pinjaman. Pinjaman baru harus digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan yang produktif, serta mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar. Hasilnya dapat dipergunakan untuk memperbesar kapasitas fiskal serta membayar kembali kewajiban cicilan utang pokok dan bunganya.

Untuk memenuhi kebutuhan belanja negara, baik belanja pemerintah pusat maupun transfer ke daerah, maka sumber-sumber pendapatan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah, harus ditingkatkan seoptimal mungkin agar dapat memperkuat kapasitas fiskal. Dalam RAPBN 2011 mendatang, penerimaan perpajakan direncanakan mencapai Rp839,5 triliun, atau menyumbang sekitar 77 persen dari total pendapatan negara dan hibah. Jumlah itu, berarti mengalami kenaikan sebesar Rp96,2 triliun, atau sekitar 13 persen dari target penerimaan perpajakan tahun 2010.

Untuk mengamankan sasaran penerimaan perpajakan tahun 2011, Pemerintah  terus melanjutkan langkah-langkah reformasi perpajakan. Kebijakan perpajakan akan terus disempurnakan dengan melanjutkan reformasi peraturan dan perundang-undangan pajak. Saat ini, Pemerintah juga tengah melakukan langkah-langkah reformasi di bidang peradilan pajak. Fungsi litigasi lembaga Peradilan Pajak ditingkatkan, mekanisme keberatan dan banding untuk meningkatkan pengawasan disempurnakan, dan menghindari penyalahgunaan wewenang. Langkah-langkah itu, juga disertai dengan pemberian sanksi yang berat bagi mereka yang melakukan penyelewengan  termasuk bagi aparat perpajakan.

Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam tahun 2011 direncanakan mencapai Rp 243,1 triliun, atau menyumbang lebih dari 22 persen dari total pendapatan negara dan hibah.  Untuk mengoptimalkan pencapaian target PNBP ini, Pemerintah terus melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan lifting migas. Upaya ini juga akan didukung dengan kebijakan fiskal dan nonfiskal, penyempurnaan pengaturan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sektor migas, serta penyediaan infrastruktur migas. Optimalisasi penerimaan dari bagian Pemerintah atas laba BUMN diupayakan melalui peningkatan kinerja BUMN, antara lain dengan melanjutkan langkah restrukturisasi yang makin terarah dan efektif, memantapkan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, dan melakukan sinergi antar-BUMN.

APBN memang masih akan mengalami defisit, dalam RAPBN 2011 diperkirakan sebesar Rp115,7 triliun, atau 1,7 persen terhadap PDB. Untuk membiayai defisit anggaran itu, Pemerintah akan menggunakan sumber-sumber pembiayaan, baik dari dalam maupun luar negeri. Langkah itu kita lakukan dengan tetap berorientasi pada pembiayaan yang stabil dan berkelanjutan, serta beban dan risiko seminimal mungkin. Sumber utama pembiayaan dalam negeri, akan tetap berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), sedangkan sumber pembiayaan luar negeri akan berasal dari penarikan pinjaman luar negeri, berupa pinjaman program dan pinjaman proyek. Inilah bagian dari upaya kita untuk memelihara ketahanan ekonomi.

Keberhasilan program-program tersebut sangat ditentukan oleh kinerja birokrasi pemerintahan, untuk itu reformasi birokrasi harus dilanjutkan dan dimantapkan dalam pelaksanaannya. Sasaran yang ingin dicapai dari prioritas reformasi birokrasi  adalah makin mantapnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Hal ini dapat dilakukan melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum, dan transparan. Semua program ini merupakan intervensi langsung negara, untuk memastikan agar manfaat pembangunan mengalir, dan tidak hanya menetes, kepada rakyat.    Ini adalah bagian dari upaya kita untuk menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan (growth with equity) selama jangka waktu 5 tahun ke depan.

Pendidikan Hak Bagi Semua Orang

Standar

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya, tetapi sungguh disayangkan jika kehidupan rakyat Indonesia berada pada garis kemiskinan. Salah satu faktor penyebabnya adalah kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan sangat diperlukan untuk menunjang masa depan, bahkan dengan pendidikan masyarakat bisa memperbaiki taraf hidup mereka. Bisa dikatakan bahwa pendidikan merupakan salah satu kunci untuk kemajuan suatu bangsa. Melalui pendidikan kita diajarkan ketrampilan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendewasaan.

Berapa persen penduduk Indonesia yang mampu menempuh pendidikan sampai perguruan tinggi? Jangankan perguruan tinggi, program wajib belajar sembilan tahun saja banyak rakyat Indonesia yang tidak mampu menuntaskannya. Hanya orang-orang dari kalangan menengah ke atas saja yang mampu menyekolahkan anak-anak mereka sampai perguruan tinggi. Sampai saat ini penduduk Indonesia yang buta huruf mencapai sekitar 4,7 %.

Untuk menciptakan masyarakat yang cerdas dirasakan program wajib belajar Sembilan tahun sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas pada saat ini. Kebanyakan perusahaan-perusahaan hanya akan menerima karyawan dengan gelar minimal S1, lalu bagaimana nasib rakyat Indonesia yang tidak mampu melanjutkan pendidikan sampai ke jenjang tersebut. Pastinya mereka hanya akan mendapatkan pekerjaan yang seadanya, atau kebanyakan dari mereka akan menjadi pengangguran, pengemis, atau gelandangan.

Memang sangat disayangkan anggaran pemerintah untuk pendidikan tidak terlalu besar dibandingkan dengan anggaran belanja yang lain. Tetapi semoga saja dengan adanya rencana pemerintah yang akan menaikan alokasi dana untuk dunia pendidikan, maka kecerdasan bangsa pun bisa ditingkatkan. Diperkirakan anggaran pemerintah untuk pendidikan pada tahun 2011 akan meningkat, yaitu sebesar Rp50,3 triliun. Dana tersebut rencananya akan dipergunakan untuk menaikan tunjangan guru yang mencapai 56%. Diharapkan dengan peningkatan kesejahteraan para guru, mereka akan menyediakan pelayanan pendidikan yang lebih baik pula.

Selain itu, pemerintah juga berencana untuk meningkatkan daya jangkau dan daya tampung sekolah melalui kegiatan pembangunan sekolah baru dan penambahan ruang kelas baru. Selain itu,  Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tetap diberikan  bagi  sekolah, madrasah, pesantren salafiyah, dan sekolah keagamaan non-Islam yang menyelenggarakan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Anggaran pendidikan juga direncanakan untuk memberikan beasiswa bagi siswa miskin pada semua jenjang. Sehingga pendidikan bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, dan tidak menutup kemungkinan semua orang bisa ikut serta dalam memajukan bangsa ini.

RAPBN 2011 Diperkirakan Mengalami Defisit

Standar

Diperkirakan pada tahun 2011 pendapatan negara dan hibah akan mencapai Rp1.086,4 triliun, atau naik Rp94 triliun (9,5 %) dari target APBN-P 2010. Sementara itu,  belanja negara direncanakan sebesar Rp1.202 triliun, atau meningkat Rp76 triliun (6,7 %) dari pagu APBN-P 2010. Dengan demikian, RAPBN 2011 akan mengalami defisit sebesar Rp115,7 triliun, atau 1,7 % dari PDB.

Untuk memenuhi kebutuhan belanja negara, baik belanja pemerintah pusat maupun transfer ke daerah, pemerintah merencanakan akan mengoptimalkan pendapatan negara. Pendapatan negara ini bersumber dari perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah.

Dalam RAPBN 2011 mendatang, penerimaan perpajakan direncanakan mencapai Rp839,5 triliun, atau menyumbang sekitar 77 % dari total pendapatan negara dan hibah. Jumlah itu, berarti mengalami kenaikan sebesar Rp96,2 triliun, atau sekitar 13 % dari target penerimaan perpajakan tahun 2010. Dengan total penerimaan perpajakan sebesar itu, maka rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB, atau tax ratiokita mengalami peningkatan dari 11,9 % di tahun 2010 menjadi 12,0 % di tahun 2011.

Untuk mengamankan sasaran penerimaan perpajakan tahun 2011, Pemerintah  terus melanjutkan langkah-langkah reformasi perpajakan. Kebijakan perpajakan terus disempurnakan. Langkah-langkah yang diambil pemerintah antara lain dengan melanjutkan reformasi peraturan dan perundang-undangan pajak, penggalian potensi pajak, dan reformasi pengawasan pajak. Saat ini pemerintah juga tengah melakukan langkah-langkah reformasi di bidang peradilan pajak. Fungsi litigasi lembaga Peradilan Pajak akan ditingkatkan, mekanisme keberatan dan banding untuk meningkatkan pengawasan akan disempurnakan, dan menghindari penyalahgunaan wewenang. Agar reformasi perpajakan ini berjalan dengan baik maka pemerintah juga akan memberikan sanksi yang berat bagi mereka yang melakukan penyelewengan  termasuk bagi aparat perpajakan.

Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam tahun 2011 direncanakan mencapai Rp 243,1 triliun, atau menyumbang lebih dari 22 % dari total pendapatan negara dan hibah.  Untuk mengoptimalkan pencapaian target PNBP ini, Pemerintah terus melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan lifting migas. Upaya ini juga akan didukung dengan kebijakan fiskal dan nonfiskal, penyempurnaan pengaturan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sektor migas, serta penyediaan infrastruktur migas. Sementara itu, optimalisasi penerimaan dari bagian Pemerintah atas laba BUMN, diupayakan melalui peningkatan kinerja BUMN, antara lain dengan melanjutkan langkah restrukturisasi yang makin terarah dan efektif, memantapkan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, dan melakukan sinergi antar-BUMN.

Defisit anggaran dalam RAPBN 2011 diperkirakan sebesar Rp115,7 triliun, atau 1,7 % terhadap PDB. Jumlah ini turun Rp18,1 triliun atau sekitar 13 % dari target defisit anggaran dalam APBN-P 2010 sebesar Rp133,7 triliun atau 2,1 % terhadap PDB. Penurunan defisit anggaran ini, berkaitan dengan arah kebijakan konsolidasi fiskal dalam rangka mewujudkan anggaran yang lebih sehat dan berimbang di masa datang. Defisit yang terlalu tinggi, makin meningkatkan utang kita di atas rasio yang aman, dan akan membebani pemerintahan yang akan datang.

Untuk membiayai defisit anggaran itu, Pemerintah akan menggunakan sumber-sumber pembiayaan, baik dari dalam maupun luar negeri. Langkah itu dilakukan dengan tetap berorientasi pada pembiayaan yang stabil dan berkelanjutan, serta beban dan risiko seminimal mungkin. Sumber utama pembiayaan dalam negeri, akan tetap berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), sedangkan sumber pembiayaan luar negeri akan berasal dari penarikan pinjaman luar negeri, berupa pinjaman program dan pinjaman proyek.

Dengan langkah-langkah itulah, diupayakan penurunan rasio utang Pemerintah terhadap PDB dari sekitar 27,8 % pada akhir tahun 2010 menjadi sekitar 26,0 % pada akhir tahun 2011. Penurunan rasio utang Pemerintah terhadap PDB dapat  memperkuat struktur ketahanan fiskal, sejalan dengan tujuan Pemerintah untuk mencapai kemandirian fiskal yang berkelanjutan.

Sejarah Perekonomian Indonesia

Standar

Jauh sebelum kita mengenal sistem perekonomian yang modern, sistem yang berlaku pada jaman dahulu adalah sistem barter yaitu kita menukar barang yang kita miliki dengan barang lain yang kita inginkan . Uang belum dikenal pada saat itu, hanya ada uang yang berbentuk koin emas dan perak. Bentuk pemerintahan pun berbentuk kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang mempunyai hak penuh untuk mengatur seluruh kegiatan yang ada dalam kerjaannya.

Dengan adanya pelayaran niaga antar benua maka banyak negara-negara dari Asia Timur dan Eropa yang singgah ke Indonesia. Awalnya mereka hanya ingin berdagang, namun karena mereka melihat kekayaan alam yang dimiliki Indonesia, maka ada beberapa negara yang akhirnya menjajah Indonesia. Perekonomian pun dikuasai oleh negara yang menjajah, semua kebijakan diatur oleh negara penjajah. Rakyat Indonesia hanya mendapatkan kemiskinan dan penderitaan. Setelah perjuangan yang panjang akhirnya Indonesia pun mendapatkan kemerdekaannya.

Pemerintahan Orde Lama

Setelah Indonesia merdeka, Ir. Soekarno diangkat menjadi presiden. Perekonomian tidak langsung berjalan dengan baik. Inflasi yang sangat tinggi melanda Indonesia. Ada tiga mata uang yang berlaku saat itu, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. Pada bulan Oktober 1946, pemerintah RI juga mengeluarkan uang kertas baru, yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang. Selain itu kas negara kosong sebagai akibat dari eksploitasi para penjajah.

Periode demokrasi parlementer/liberal (1950 – 1959)

Selama dekade 1950an, pertumbuhan ekonomi rata-rata 7%. Banyak partai politik yang bermunculan. Perekonomian sebagian besar bergerak di bidang pertambangan, pertanian, distribusi, bank, dan transportasi yang padat modal dan dikuasai oleh asing. Perekonomian lebih berorientasi pada ekspor karena akan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap PDB (Produk Domestik Bruto).
Pada masa ini terjadi 8 kali perubahan kabinet:
• Kabinet Hatta dengan kebijakan Reformasi moneter via devaluasi mata uang local (Gulden) dan pemotongan uang sebesar 50% atas uang kertas yang beredar yang dikeluarkan oleh De Javasche Bank dengan nilai nominal > 2,50 Gulden Indonesia.
• Kabinet Natsir dengan kebijakan perumusan perencanaan pembangunan ekonomi yang disebut dengan Rencana Urgensi Perekonomian (RUP)
• Kabinet Sukiman dengan kebijakan nasionalisasi oleh De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia dan penghapusan system kurs berganda
• Kabinet Wilopo dengan kebijakan anggaran berimbang dalam APBN, memperketat impor, merasionalisasi angkatan bersenjata dengan modernisasi dan pengurangan jumlah personil, serta pengiritan pengeluaran pemerintah
• Kabinet Ali I dengan kebijakan pembatasan impor dan kebijakan uang ketat
• Kabinet Burhanudin dengan kebijakan liberalisasi impor, kebijakan uang ketat untuk menekan jumlah uang yang beredar, dan penyempurnaan program benteng (bagian dari program RUP yakni program diskriminasi rasial untuk mengurangi dominasi ekonomi), memperkenankan investasi asing masuk ke Indonesia, membantu pengusaha pribumi, serta menghapus persetujuan meja bundar (menghilangkan dominasi belanda perekonomian nasional.
• Kabinet Ali II dengan kebijakan rencana pembangunan lima tahun 1956 – 1960
• Kebinet Djuanda dengan kebijakan stabilitas politik dan nasionalisasi perusahaan belanda.

Periode demokrasi terpimpin (1959 – 1965)

Sistem demokrasi terpimpin bisa diartikan bahwa Indonesia berkiblat ke Timur (sosialis) baik dalam politik, eonomi, maupun bidang-bidang lain. Hal ini sesuai dengan adanya dekrit presiden 5 Juli 1959. Tetapi keadaan ekonomi Indonesia masih mengalami keterpurukan hal ini dapat dilihat dari :
 Devaluasi yang diumumkan pada 25 Agustus 1959 menurunkan nilai uang sebagai berikut :Uang kertas pecahan Rp 500 menjadi Rp 50, uang kertas pecahan Rp 1000 menjadi Rp 100, dan semua simpanan di bank yang melebihi 25.000 dibekukan.
 Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Dalam pelaksanaannya justru mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia. Bahkan pada 1961-1962 harga barang-baranga naik 400%
 Devaluasi yang dilakukan pada 13 Desember 1965 menjadikan uang senilai Rp 1000 menjadi Rp 1. Sehingga uang rupiah baru mestinya dihargai 1000 kali lipat uang rupiah lama, tapi di masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai 10 kali lipat lebih tinggi. Maka tindakan pemerintah untuk menekan angka inflasi ini malah meningkatkan angka inflasi.

Pada tahun 1960 – 1966, pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 1,9% hal ini mengakibatkan stagflasi (high rate of unemployment and inflation). Periode 1955 – 1965, rata-rata pendapatan pemerintah Rp 151 juta sedangkan pengeluaran Rp 359 juta sehingga terjadi defisit pendapatan negara. Produksi sektor pertanian dan perindustrian sangat rendah sebagai akibat dari kurangnya kapasitas produksi dan infrastruktur pendukung.

Pemerintahan Orde Baru

Stabilisasi ekonomi dan stabilisasi politik menjadi prioritas utama. Tingkat inflasi saat itu mencapai 650% pertahun. Karena sistem ekonomi yang sebelumnya dianggap gagal, pemerintah menerapkan sistem ekonomi campuran yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 45. Pemerintah juga menggunakan Prinsip Anggaran Berimbang Dinamis. Berimbang yakni pengeluaran rutin dan pembangunan selalu sama dengan seluruh penerimaan negara. Dinamis yakni jika penerimaan > pengeluaran, maka pengeluaran dapat ditingkatkan. Jika penerimaan < pengeluaran, maka harus dilakukan penyesuaian pengeluaran.

Kebijakan perekonomian diarahkan pada pembangunan di segala bidang, tercermin dalam 8 jalur pemerataan : kebutuhan pokok, pendidikan dan kesehatan, pembagian pendapatan, kesempatan kerja, kesempatan berusaha, partisipasi wanita dan generasi muda, penyebaran pembangunan, dan peradilan. Semua itu dilakukan dengan pelaksanaan pola umum pembangunan jangka panjang (25-30 tahun) secara periodik lima tahunan yang disebut Pelita (Pembangunan lima tahun). Perekonomian Indonesia pun membaik, Indonesia berhasil menjadi negara swasembada beras, angka kemiskinan menurun, adanya peningkatan pendidikan, penurunan angka kematian bayi, menekan jumlah pertumbuhan penduduk, dan industrialisasi yang meningkat pesat. Pemerintah juga menjalin hubungan dengan Negara barat dan menjadi anggota PBB, IMF, dan Bank Dunia.

Dengan adanya industrialisasi terjadi pencemaran lingkungan hidup dan sumber-sumber daya alam, perbedaan ekonomi antar daerah, antar golongan pekerjaan dan antar kelompok dalam masyarakat terasa semakin tajam, serta penumpukan utang luar negeri. Pembangunan menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang sarat korupsi, kolusi dan nepotisme. Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yang adil. Sehingga meskipun berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi secara fundamental pembangunan nasional sangat rapuh.

Pemerintahan Transisi (Habibie)

Bulan Juli 1997, krisis melanda Indonesia (kurs dari Rp 2.500 menjadi Rp 2.650.) BI mengintervensi, namun tidak mampu sampai bulan maret 1998 kurs melemah sampai Rp 10.550 dan bahkan menembus angka Rp 11.000/US$.
Langkah konkrit untuk mengatasi krisis:
1. Penundaan proyek Rp 39 trilyun untuk mengimbangi keterbatasan anggaran Negara
2. BI melakukan intervensi ke bursa valas
3. Meminta bantuan IMF dengan memperoleh paket bantuan keuangan US$ 23 Milyar pada bulan Nopember 1997.
4. Mencabut ijin usaha 16 bank swasta yang tidak sehat
Januari 1998 pemerintah Indonesia menandatangani nota kesepakatan (LOI) dengan IMF yang mencakup 50 butir kebijakan yang mencakup:
1. Kebijakan ekonomi makro (fiscal dan moneter) mencakup: penggunaan prinsip anggaran berimbang; pengurangan pengeluaran pemerintah seperti pengurangan subsidi BBM dan listrik; pembatalan proyek besar; dan peningkatan pendapatan pemerintah dengan mencabut semua fasilitas perpajakan, penangguhan PPN, pengenaan pajak tambahan terhadap bensin, memperbaiki audit PPN, dan memperbanyak obyek pajak.
2. Restrukturisasi sektor keuangan
3. Reformasi struktural
Bantuan gagal diberikan, karena pemerintah Indonesia tidak melaksanakan kesepakatan dengan IMF yang telah ditandatangani.
Indonesia tidak mempunyai pilihan kecuali harus bekerja sama dengan IMF. Kesepakatan baru dicapai bulan April 1998 dengan nama “Memorandum Tambahan mengenai Kebijaksanaan Ekonomi Keuangan” yang merupakan kelanjutan, pelengkapan dan modifikasi 50 butir kesepakatan. Tambahan dalam kesepakatan baru ini mencakup:
1. Program stabilisasi perbankan untuk stabilisasi pasar uang dan mencegah hiperinflasi
2. Restrukturisasi perbankan untuk penyehatan system perbankan nasional
3. Reformasi structural
4. Penyelesaian utang luar negeri dari pihak swasta
5. Bantuan untuk masyarakat ekonomi lemah.

Pemerintahan Reformasi (Abdurrahman Wahid)

Target utama pemerintah untuk mengatasi masalah krisis ekonomi antara lain :
1. Memulihkan perekonomian nasional sesuai dengan harapan masyarakat dan investor
2. Menuntaskan masalah KKN
3. Menegakkan supremasi hukum
4. Penegakkan hak asasi manusia
5. Pengurangan peranan ABRI dalam politik
6. Memperkuat NKRI (Penyelesaian disintegrasi bangsa)
Pada tahun 1999 pertumbuhan ekonomi positif (mendekati 0), dan tahun 2000 pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 5%. Kondisi moneter mulai stabil ( inflasi dan suku bunga rendah). Tahun 2001, pelaku bisnis dan masyarakat kurang percaya kepada pemerintahan sebagai akibat dari pernyataan presiden yang controversial, KKN, dictator, dan perseteruan dengan DPR. Sehingga bulan Maret 2001, cadangan devisa menurun dari US$ 29 milyar menjadi US$ 28,875 milyar. Pertumbuhan ekonomi cenderung negative, IHSG merosot lebih dari 300 poin, dan nilai tukar rupiah melemah dari Rp 7000 menjadi Rp 10.000 per US$. Hubungan dengan IMF menjadi tidak baik sebagai akibat dari: penundaan pelaksanaan amandemen UU No. 23 tahun 1999 mengenai Bank Indonesia; penerapan otonomi daerah (terutama kebebasan untuk hutang pemerintah daerah dari LN); dan revisi APBN 2001.

Pemerintahan Gotong Royong (Megawati S)

Presiden Abdurrahman Wahid digantikan posisinya oleh Megawati Soekarnoputri, pemulihan ekonomi dan penegakan hukum adalah prioritas yang utama. Mulai pertangahan 2001 SBI mencapai 17% dan bunga deposito mencapai 18%. Inflasi periode Juli – Juli 2001 13,5% dengan asumsi inflasi 9,4% setelah dilakukan revisi APBN. Pemerintah meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar pada pertemuan Paris Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun.

Pertumbuhan PDB 2002 sebesar 3,66% dibawah target 4% sebagai akibat dari kurang berkembangnya investasi swasta (PMDN dan PMA). Kebijakan privatisasi BUMN pun dijalankan yaitu , menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1 % namun kebijakan ini memicu banyak kontroversi.

Ketidakstabilan politik dan belum adanya kepastian hukum masih dialami pada masa pemerintahan ini. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dibentuk untuk yang pertama kali, namun kinerja KPK dinilai belum bisa menjalankan tugasnya dengan baik.

Pemerintahan Indonesia Bersatu ( Susilo Bambang Yudhoyono)

Anggaran APBN untuk subsidi BBM dikurangi, hal ini menyebabkan harga BBM menjadi naik.
Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai bentuk bantuan pemerintah akibat harga BBM dinaikan yaitu dengan diadakannya Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial. Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan perkapita adalah mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi. Salah satunya adalah diadakannya Indonesian Infrastructure Summit pada bulan November 2006 lalu, yang mempertemukan para investor dengan kepala-kepala daerah. Hal ini ditujukan untuk memberikan kemudahan bagi investor, terutama investor asing, yang salah satunya adalah revisi undang-undang ketenagakerjaan. Jika semakin banyak investasi asing di Indonesia, diharapkan jumlah kesempatan kerja juga akan bertambah.

Pada pertengahan bulan Oktober 2006 , Indonesia melunasi seluruh sisa utang pada IMF sebesar 3,2 miliar dolar AS. Dengan ini, maka diharapkan Indonesia tak lagi mengikuti agenda-agenda IMF dalam menentukan kebijakan dalam negri. Namun wacana untuk berhutang lagi pada luar negri kembali mencuat, setelah keluarnya laporan bahwa kesenjangan ekonomi antara penduduk kaya dan miskin menajam, dan jumlah penduduk miskin meningkat dari 35,10 jiwa di bulan Februari 2005 menjadi 39,05 juta jiwa pada bulan Maret 2006. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, antara lain karena pengucuran kredit perbankan ke sector riil masih sangat kurang (perbankan lebih suka menyimpan dana di SBI), sehingga kinerja sector riil kurang dan berimbas pada turunnya investasi. Selain itu, birokrasi pemerintahan terlalu kental, sehingga menyebabkan kecilnya realisasi belanja Negara dan daya serap, karena inefisiensi pengelolaan anggaran. Jadi, di satu sisi pemerintah berupaya mengundang investor dari luar negri, tapi di lain pihak, kondisi dalam negri masih kurang kondusif.

Akankah Inflasi Terus Meningkat?

Standar

Semenjak krisis ekonomi yang terjadi tahun 1998, tingkat inflasi yang dialami bangsa Indonesia naik secara drastis. Tingkat inflasi saat itu mencapai 45,9% itu merupakan angka inflasi yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Nilai tukar rupiah menurun tajam, nilai tukar mencapai sekitar Rp. 14.000,- untuk 1 USD yang sebelumnya hanya berkisar Rp. 5.000,- pada awal tahun. Politik Indonesia pun sedang bergejolak yang mengakibatkan turunnya Presiden Soeharto dari jabatannya.

Bukan hanya Indonesia yang mengalami krisis, hampir seluruh dunia mengalaminya. Krisis global ini diduga disebabkan oleh pertumbuhan dan perkembangan finansial yang tidak seimbang dengan perkembangan sektor riil. Akibatnya terjadi inflasi yang tak terkendali, hutang yang membengkak, dan tingkat suku bunga yang tinggi.

Sampai saat ini imbas dari krisis ekonomi masih bisa dirasakan. Harga-harga kebutuhan pokok naik, biaya sekolah tak terjangkau, home industry banyak yang gulung tikar, dan banyak perusahaan yang mengurangi karyawannya untuk memperkecil pengeluaran perusahaan. Hasilnya, angka kemiskinan pun meningkat.

Inflasi memang tidak mungkin bisa dihindari, tetapi sebisa mungkin angka inflasi ini ditekan agar tidak terus bergerak ke atas. Menurut Bank Indonesia inflasi pada bulan Januari 2011 mencapai 7,02% ini merupakan angka yang cukup tinggi. Pada pertengahan tahun 2009 sampai awal tahun 2010 angka inflasi relatif kecil yang hanya berkisar antara 2,41%-3,81% tetapi angka ini terus naik hingga sekarang mencapai 7,02%. Inflasi yang tertinggi selama tiga tahun terakhir terjadi pada tahun 2008 yaitu pada bulan September 2008 yang mencapai angka 12,14%.

Jangan heran kalau sekarang uang lima puluh ribu hanya cukup untuk biaya hidup 1-2 hari saja. Nilai tukar uang dengan barang-barang sudah tidak bernilai lagi. Uang 50 perak sekarang sudah hampir tidak berlaku lagi. Harga BBM tidak henti-hentinya naik, bahkan dikabarkan pemerintah akan menaikkannya. Biaya pendidikan pun tidak terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Hampir setiap hari pasti ada saja harga yang mengalami kenaikan, dan entah sampai kapan harga-harga kebutuhan pokok akan terus naik.

Akankah inflasi yang melanda Indonesia bisa segera teratasi? Semoga saja pemerintah segera mendapatkan solusi yang tepat untuk mengatur kebijakan, agar perekonomian Indonesia bisa tumbuh dengan baik atau mungkin dapat menekan angka inflasi.