Pengaruh Pemerintah untuk Mengatasi Kondisi Ekonomi

Standar

Kita harus optimis bahwa perekonomian Indonesia di tahun 2011 akan menjanjikan. Dengan meningkatnya modal asing yang ditanam di Indonesia diharapkan bisa dimanfaatkan dengan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan sektor riil. Dan hasil dari pembangunan tersebut bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan sektor riil ini bisa melalui beberapa cara. Pertama pemerintah bisa menyalurkan modal dengan memberikan kredit kepada masyarakat. Penurunan tingkat suku bunga kredit pun diharapkan agar masyarakat luas bisa menikmatinya. Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga 14 persen adalah contoh terobosan yang bisa memaksa perbankan menurunkan tingkat bunga kredit mereka. Pemerintah juga memberikan kemudahan untuk menambah modal tanpa agunan hingga sebesar Rp 20 juta dan agunan sebesar 80% dijamin oleh pemerintah, sisanya ditanggung oleh kreditur sendiri.

Kedua, percepatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur. Pemerintah harus lebih cermat menggandeng pihak swasta untuk membiayai pembangunan infrastruktur tersebut. Sehingga dana yang dikeluarkan pemerintah tidak perlu terlalu besar. Namun pemerintah juga tidak bisa hanya mengandalkan investor untuk memulai pembangunan infrastruktur. Kita bisa melihat bahwa Infrastucture Summit yang menawarkan proyek infrastruktur pada investor tidak berjalan dengan baik karena kendala di lapangan baik berupa birokrasi yang tidak tanggap maupun beberapa regulasi yang saling tumpang tindih. APBN 2011 sebenarnya mempunyai kekuatan untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur. Pemerintah harus mulai mempertimbangkan untuk membiayai proyek infrastruktur yang strategis dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh, pembangunan jalan tol di Jawa dan pelabuhan-pelabuhan strategis termasuk infrastruktur pendukung bisa memberikan dampak langsung bagi perekonomian.

Ketiga, percepatan reformasi birokrasi. Sumber ketidakpastian di Indonesia adalah birokrasi. Diharapkan birokrasi di Indonesia memberikan hukuman lebih berat bagi birokrat yang melanggar peraturan dan melakukan tindak pidana korupsi. Sungguh disayangkan jika dana yang sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk membangun perekonomian tatapi dana tersebut digunakan tanpa tanggung jawab oleh beberapa pihak. Sudah berapa triliyun rupiah negara kita dirugikan oleh para koruptor.

Menkeu juga menetapkan kebijakan fiskal pada 2011 untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan yaitu pembangunan kesejahteraan, pembangunan demokrasi dan penegakan hukum. Sedangkan pemerintah menerapkan 11 prioritas yang harus kita capai pada tahun 2011. Kesebelas prioritas itu adalah: (1) Reformasi birokrasi dan tata kelola; (2) Peningkatan kualitas pendidikan; (3) Peningkatan pelaksanaan upaya kesehatan dan peningkatan ketersediaan obat; (4) Penanggulangan kemiskinan; dan (5) Peningkatan ketahanan pangan.

Prioritas berikutnya adalah: (6) Peningkatan infrastruktur dan peningkatan keselamatan, keamanan dan kualitas pelayanan transportasi yang memadai; (7) Pertumbuhan iklim investasi dan iklim usaha; (8) Peningkatan rasio elektrifikasi dan pemanfaatan energi panas bumi; (9) Penyeleng-garaan rehabilitasi dan reklamasi hutan dan terjaganya kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup; (10) Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi daerah tertinggal di kawasan perbatasan; dan (11) Peningkatan perhatian dan kesertaan pemerintah dalam program–program seni budaya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s