Perlunya Peranan Pemerintah Untuk Melindungi Peranan Usaha

Standar

Pasti sering terlintas dalam pikiran kita istilah “yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin”, dan banyak juga orang yang merasa kalau istilah tersebut memang benar. Sering kita ingin menjalankan suatu usaha, namun kendala yang paling besar adalah permasalahan modal. Mana bisa kita bersaing dalam dunia bisnis jika modal kita kecil. Kebanyakan tender-tender yang ada dimenangkan oleh pengusaha yang bermodal besar, akhirnya sering terjadi monopoli disana-sini. Jika monopoli sudah terjadi maka semua sektor usaha dikuasai oleh hanya beberapa pemilik modal, hal ini akan mematikan usaha para pemilik modal yang lain, kesejahteraan rakyat tidak akan merata, hanya kalangan tertentu saja yang akan merasakan kemakmuran, sedang banyak orang-orang yang mengalami kemiskinan, dan bisa saja terjadi perbudakan di negara ini. Dalam keadaan ini, kita para pengusaha kecil selalu tersisih. Lalu apa solusi untuk kita yang ingin bersaing dengan mereka?

Dalam masalah ini, pemerintah mencoba membantu kita untuk mewujudkan persaingan usaha yang sehat. Langkah-langkah pemerintah untuk melindungi para pengusaha ini ditempuh dengan beberapa cara, diantaranya dengan mengeluarkan Undang-Undang, membentuk Komite Perlindungan Persaingan Usaha (KPPU), dan mengeluarkan beberapa kebijakan perekonomian lainnya. Dengan adanya hukum-hukum tersebut, maka para pengusaha besar tidak bisa seenaknya menguasai perekonomian.

Setiap orang berhak mendapatkan penghidupan yang layak, usaha-usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Itu beberapa undang-undang yang mengatur tentang kesejahteraan rakyat. Dengan adanya undang-undang tersebut, maka pemerintah telah membatasi beberapa sektor perekonomian. Sebagai contohnya PLN, perusahaan ini dikusai oleh negara. Masa sekarang ini, semua orang membutuhkan listrik bisa dikatakan bahwa listrik sebagai sumber kehidupan. Hampir semua sektor usaha menggunakan fasilitas ini. Jika listrik dikuasai oleh seorang atau beberapa orang, maka hampir seluruh penduduk hidupnya akan tergantung oleh orang atau kelompok tersebut. Berapa besar keuntungan yang akan diperoleh oleh orang atau kelompok tersebut jika mereka menguasai listrik yang ada di negara ini. Mereka bisa seenaknya menetapkan tarif, yang penting keuntungan yang besar yang mereka dapatkan. Dan kita sebagai konsumen atau pengguna hanya bisa mengikuti peraturan yang mereka buat. Selain PLN, ada juga Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Pertamina, Jasa Marga, dan beberapa perusahaan lainnya.

Komite Perlindungan Persaingan Usaha (KPPU) adalah suatu badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menjadi lembaga pengawas persaingan usaha yang efektif dan kredibel untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Komite ini bertugas untuk melakukan penilaian terhadap perjanjian, kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha, penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Komite ini juga bertugas untuk memberikan saran dan pertimbangan, pedoman terhadap kebijakan pemerintah, serta wajib memberikan laporan hasil kerja kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan, pemerintah juga membuat peraturan yang mengatur tentangnya. Untuk mendirikan suatu usaha yang memanfaatkan kekayaan alam, pemerintah mewajibkan perusahaan tersebut untuk memiliki ANDAL terlebih dahulu. ANDAL (Analisis Dampak Lingkungan) adalah surat izin dari pemerintah untuk mendirikan suatu usaha dengan tetap memperhatikan kelestarian alam. Jika ANDAL tidak ada, maka akan banyak para pengusaha yang mengeksploitasi alam dengan sesukanya tanpa memikirkan akibatnya terlebih dahulu.

Dari segi permodalan, pemerintah juga berperan untuk memberikan pinjaman lunak kepada para pengusaha kecil dan mengengah. Modal yang diberikan diharapkan bisa dijadikan modal untuk memulai usaha sehingga para pengusaha kecil dan menengah tersebut bisa ikut bersaing dengan para pemodal besar. Apalagi saat ini sangat dibutuhkan jiwa-jiwa entrepreneur yang handal untuk memajukan perekonomian di Indonesia. Selain dengan memberikan pinjaman, pemerintah juga ikut berperan untuk memajukan koperasi di Indonesia. Tahukah anda, koperasi itu hanya ada di Indonesia. Koperasi dibentuk dengan tujuan untuk mensejahterakan anggotanya dan masyarakat, sungguh mulia bukan tujuan koperasi.

Peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk mewujudkan persaingan usaha yang sehat, kita juga bisa ikut berperan serta untuk mewujudkannya. Dalam menjalankan usaha, kita tidak boleh mengorbankan kepentingan orang lain hanya untuk memperoleh keuntungan pribadi. Kita tidak boleh melupakan etika bisnis dan etika masyarakat yang berlaku, bersainglah dengan sehat. Jika kita mengetahui ada suatu tindakan monopoli, kita bisa melaporkan ke komite yang telah dibentuk oleh pemerintah untuk kepentingan bersama.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s