TUGAS 4 AKUNTANSI INTERNASIONAL

Standar

 

  1. Apa yang menyebabkan terjadinya persaingan global?

Jawab:

Salah satu penyebab terjadinya persaingan global adalah menurunnya perhatian terhadap pasar domestik & menaiknya perhatian teradap pasar global (Global Market). Kemajuan di bidang teknologi komunikasi & inovasi membuat kordinasi lintas pasar menjadi mudah & membuat persaingan menjadi ketat (Advances in com-tech), batas-batas geografi menjadi hilang karena adanya kerjasama perdagangan: (trade agreements (GATT, NAFTA, EEC, etc.). Dengan adanya Trade Agreements persaingan menjadi semakin kompleks.

 

  1. Sebutkan negara-negara yang disebut sebagai surga pajak (tax heavens)!

Jawab:

Berikut 10 negara surga pajak dunia, seperti melansir Forbes, Rabu (18/9/2013):

1. Bahamas

Tak ada pajak pendapatan perusahaan yang diberlakukan di Bahamas. Namun perusahaan di sana harus membayar pajak dalam bentuk lain.

Sementara perusahaan asing harus membayar pajak efektif antara 5% dan 15% tergantung kapitalisas pasar.

2. Bermuda

Serupa dengan Bahamas, Bermuda juga tidak mengenakan pajar pendapatan perusahaan. Namun pajak efektif sekitar 12%.

3. Cayman Islands

Sama dengan dua negara sebelumnya, tak ada pajak pendapatan perusahaan yang berlaku di Cayman Islands. Namun perusahaan asing harus membayar sekitar 13% dari labanya dalam bentuk pajak.

4. Malaysia

Negeri Jiran ini awalnya memberlakukan pajak pendapatan perusahaan sebesar 27%. Namun setelah adanya penerapan pengurangan jumlah pajak, rata-rata perusahaan hanya membayar 19% dari labanya. Sementara perusahaan asing dikenakan pajak sekitar 17%.

5. India

Pajak pendapatan perusahaan di negara ini berjumlah sebesar 34% dari laba. Namun rata-rata pajak efektif yang harus dibayarkan hanya 17% untuk perusahaan asing dan 22% untuk perusahaan lokal.

6. Taiwan

Pendapatan perusahaan di Taiwan dikenakan pajak 25%. Setelah dikurangi, rata-rata perusahaan domestik membayar 20% dari penghasilan sementara asing membayar sebesar 18%.

7. Swedia

Negara Skandinavia ini mengenakan pajak pendapatan pribadi yang sangat tinggi. Namun pajak pendapatan perusahaan di sana lebih rendah dari Amerika Serikat (AS) sebesar 28%. Pajak efektif yang harus dibayar perusahaan domestik hanya 10%, sementara perusahaan asing sebesar 18%.

8. Swiss

Swiss merupakan negara surga pajak, dimana seluruh perusahaan dikenakan bebas pajak. Namun pajak efektif yang berlaku yaitu 17% untuk perusahaan domestik da 19% untuk perusahaan multinasional.

9. Kanada

Pajak pendapatan perusahaan di Kanada adalah 36%. Namun setelah dilakukan pengurangan, perusahaan global hanya perlu membayar 21% pajak efektif dan 14% untuk perusahaan domestik.

10. China

Negara ini mengurangi pajak pendapatan perusahaannya pada 2008 menjadi 25%. Setelah dipotong, pajak efektif yang harus dibayar perusahaan domestik dan internasional rata-rata sekitar 22%.

 

  1. Sebutkan dan jelaskan mengenai harga transfer!

Jawab:

A.    DEFINISI

1.      Harga transfer Menurut akuntansi:

Definisi harga transfer dapat digolongkan menjadi dua yaitu definisi luas dan definisi sempit. Dalam definisi luas, harga transfer adalah nilai barang atau jasa yang ditransfer oleh suatu pusat pertanggungjawaban ke pusat pertanggungjawaban yang lain. Dalam definisi sempit, harga transfer adalah nilai barang dan jasa yang ditransfer antara dua pusat laba atau lebih. Tujuan utama dari transfer pricing adalah mengevaluasi dan mengukur kinerja perusahaan. Tetapi sering juga transfer pricing digunakan perusahaan-perusahaan multinasional untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayar melalui rekayasa harga yang ditransfer antar divisi. Adanya hubungan istimewa merupakan kunci dari dilakukannya praktek transfer pricing dalam bidang perpajakan.

            Harga transfer sering memicu masalah terutama pada penentuan harga sepakatannya, karena melibatkan dua unit, yaitu unit pembeli dan unit penjual, dan harga transfer juga mempengaruhi pengukuran laba unit, harga transfer yang tinggi akan merugikan unit pembeli sedangkan harga transfer yang terlalu rendah akan merugikan unit penjual, maka penentuan harga transfer menjadi hal yang sangat penting.

2.      Harga Transfer menurut pajak

Menurut Gunadi (2006) transfer pricing menyebabkan ketidakadilan dalam perpajakan karena perbedaan struktur perusahaan . Perusahaan  yang dipecah-pecahkan menjadi suatu grup dapat merekayasa laba sehingga meminimalkan pajak. Sementara itu, perusahaan tunggal harus membayar pajak seperti apa adanya. Ada dua pendekatan yang direkomendasikan dalam buku Tax Law design and Drafting (IMF 1996) untuk menegakkan keadilan perpajakan, yaitu:

  1. Merumuskan dalam ketentuan domestik, suatu negara dapat mengambil laba global grup dan mengalokasikan sebagian laba tersebut berdasar formula tertentu kepada sumber yang berada di negaranya dan kemudian memajaki bagian laba dimaksud.
  2. Suatu negara dapat menentukan laba dari cabang usaha (bentuk usaha tetap) atau anak perusahaan yang beroperasi di negaranya terpisah dari grup berdasar harga yang wajar yang seharusnya terjadi apabila transaksi dilakukan dengan di luar grupnya.

 

B.     TUJUAN HARGA TRANSFER

            Secara umum, tujuan penetapan harga transfer adalah untuk memindahkan data keuangan di antara departemen-departemen atau divisi-diisi perusahaan pada waktu mereka saling menggunakan barang dan jasa satu sama. Selain itu, transfer pricing digunakan untuk mengevaluasi kinerja divisi dan memotivasi manajer divisi penjual dan divisi pembeli menuju keputusan-keputusan yang serasi dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan. 

            Sedangkan dalam lingkup perusahaan multinasional, transfer pricing digunakan untuk, meminimalkan pajak dan bea yang mereka keluarkan diseluruh dunia.

C.    METODE HARGA TRANSFER

Beberapa metode transfer pricing yang sering digunakan yaitu :

1. Penentuan harga transfer berdasarkan biaya (cost-based transfer pricing)

Penentuan harga transfer ini dipakai pada transfer antarperusahaan yang menggunakan konsep pusat pertanggungjawaban biaya. Konsep ini sederhana dan menghemat sumber daya, karena informasi biaya tersedia. Namun yang menjadi permasalahan adalah ada bnayak definisi tentang biaya yang dipakai. Sebagian perusahaan meenggunakan biaya variabel (variable costs), sebagian menggunakan biaya penuh (full cost), biaya standar (standard cost), ada pula yang menggunakan biaya aktual (actual cost).

2. Penentuan harga transfer berdasarkan  harga pasar (market basis transfer pricing)

Jika barang atau jasa yang ditransfer antar divisi atau antar perusahaan dalam grup mempunyai harga pasar, maka pada umumnya harga pasar merupakan dasar yang digunakan, terutama dilihat dari sudut pengukuran kinerja. Basis harga pasar merupakan tolok ukur untuk menilai kinerja manajer divisi.

Barang-barang yang diproduksi unit penjual dihargai sama dengan harga yang berlaku di pasar, pada sisi divisi penjual ada kemungkinan untuk memperoleh profit, pada sisi pembeli harga yang dibayarkan adalah harga yang sewajarnya. Namun yang menjadi kelemahan utama dari sistem ini adalah jika harga suatu produk ternyata tidak tersedia di pasar. Tidak semua barang-barang yang diperjual-belikan antar divisi tersedia di pasar, misalnya pada suatu industri yang terdeferensiasi dan terintegrasi seperti industri kertas, jika divisi penjual harus mengirim kertas yang setengah jadi ke divisi lain, pasar tidak menyediakan harga kertas mentah atau setengah jadi.

Jika harga pasar tersedia atau dapat diperkirakan maka ada baiknya menggunakan harga pasar. Meskipun demikian, jika tidak ada cara untuk memperkirakan harga kompetitif, pilihan lainnya adalah mengembangkan harga transfer berdasarkan biaya(cost-based transfer price).

3. Penentuan harga transfer berdasarkan negosiasi (negotiated transfer prices)

Dalam ketiadaan harga, beberapa perusahaan memperkenankan divisi-divisi dalam perusahaan yang berkepentingan dengan transfer pricing untuk menegosiasikan harga transfer yang diinginkan. Yang harus diperhatikan dalam penentuan harga transfer ini adalah biaya produksi, dan harus memiliki pengetahuan yang baik tentang keinginan perusahaan secara keseluruhan. Namun kelemahannya adalah negosiasi memakan waktu yang lama, mengulang pemeriksaan, dan revisi harga transfer.

  1. Penetuan harga transfer berdasarkan arbitrase (arbitrationtransfer pricing)

Pendekatan ini menekankan pada harga transfer berdasarkan interaksi kedua divisi dan pada tingkat yang dianggap terbaik bagi kepentingan perusahaan tanpa adanya pemaksaan mengenai keputusan akhir oleh salah satu divisi.

 

 

Kekaburan Laba (Earnings Opacity)

Standar

 

 

Bhattacharya et al. (2003) memberikan definisi earnings opacity sebagai berikut:

earnings opacity of a country as the extent to which the distribution of reported earnings of firms in that country fails to provide information about the distribution of the true, but unobservable, economic earnings of firms in that country. As reported earnings of a particular firm in a country equals unobservable economic earnings plus a noise term, earnings opacity of a country is simply the average lack of informativeness of reported earnings in that country.”

 

Berdasarkan definisi tersebut, dapat dinyatakan bahwa earnings opacity merupakan distribusi laporan laba perusahaan gagal memberikan informasi mengenai distribusi laba ekonomi yang benar, tetapi tidak terukur. Laporan laba perusahaan (pada level negara) sama dengan laba ekonomi yang tak terukur ditambah noise term; earnings opacity (pada level negara) merupakan rata-rata sederhana dari lack keinformasian laporan laba.

Definisi tersebut mengacu pada kerangka konseptual yang dinyatakan oleh Bushman dan Smith (2001). Informasi akuntansi keuangan dapat diidentifikasi melalui tiga hal yaitu: (1) informasi akuntansi keuangan membantu investor untuk membedakan antara investasi baik dan buruk; (2) informasi akuntansi keuangan membantu investor membedakan manajer yang baik dan buruk, menurunkan agency cost, dan menurunkan biaya modal perusahaan; dan (3) informasi akuntansi yang berkualitas (accounting quality) dapat menurunkan asimetri informasi yang disebabkan oleh earnings opacity. Secara khusus, Bhattacharya et al. (2003) menggunakan tiga pengukuran angka laba yang mengarah earnings opacity yaitu: earnings aggressiveness, earnings smoothing, dan loss avoidance. Masing-masing dimensi earnings opacity disajikan berikut.

Earnings aggressiveness didefinisikan sebagai tindakan manajemen yang mengarah pada kecenderungan menunda pengakuan rugi dan mempercepat pangakuan laba, dan selanjutnya berdampak pada penurunan kualitas laba (Altamuro et al., 2005). Earnings aggressiveness merupakan tindakan manajemen yang berhubungan dengan manipulasi laba (Bedard dan Johnstone, 2004). Manipulasi laba dapat dilakukan dengan cara menaikkan nilai komponen akrual (seperti inventory) dan pada saat yang sama menurunkan biaya, sehingga laporan laba lebih tinggi daripada laba sesungguhnya (Chan et al., 2001). Jika perusahaan melakukan aggressive accounting, maka nilai buku sekarang dan laba lebih tinggi, tetapi forecast laba menjadi rendah dan biaya modal (dan atau laba normal) meningkat (Kothari, 2001). Kebijakan aggressive accounting antara lain dilakukan melalui kebijakan akrual. Motivasi manajemen akrual yang didasari oleh perilaku opportunistic berhubungan dengan kompensasi (Beaver, 2002).

Beberapa literatur menunjukkan bahwa earnings aggressive diukur dari level atau total akrual (Dechow et al., 1995; Barth et al., 2001; Bhattacharya et al., 2003). Secara khusus, Bhattacharya menentukan earnings aggressiveness diukur berdasarkan total accruals yang diperoleh dari perubahan total current assets dikurangi perubahan total current liabilities, perubahan kas, depresiasi/ amortisasi, ditambah perubahan hutang jangka panjang jatuh tempo saat ini dan perubahan hutang pajak. Semua komponen akrual dibagi total assets tahun sebelumnya.

Pengukuran akrual dapat dibedakan ke dalam dua kelompok yaitu kualitas akrual dan level akrual. Kualitas akrual merupakan estimasi dari arus kas operasi periode sebelumnya, saat ini, dan periode yang akan datang pada perubahan modal kerja. Residual dari estimasi tersebut merefleksikan akrual yang tidak berhubungan dengan realiasi cash flow; dan standar deviasi dari residual tersebut merupakan kualitas akrual pada level perusahaan, dimana standar deviasi tinggi menunjukkan kualitas akrual rendah. Selanjutnya, kualitas akrual digunakan sebagai pengukur kualitas laba (Sloan, 1996; Dechow dan Dichev, 2002; Francis, 2004).

Sedangkan level akrual didasarkan pada perubahan modal kerja yang dihitung dari perubahan account receivable ditambah perubahan inventory dan assets lain, dikurangi perubahan account payble dan perubahan taxes payble. Beaver (2002) menyatakan bahwa total (aggregate) akrual tidak dapat menangkap pertumbuhan laba jangka panjang dan secara potensial misspecified. Dengan kata lain, total (aggregate) akrual mengarah pada earnings opacity (Bhattacharya et al., 2003).

Berdasarkan konsep tersebut, maka earnings aggressiveness diukur atas dasar total (aggregate) akrual, dan diformulasikan sebagai berikut (Bhattacharya et al., 2003).

EARN.AGRSt =        (DCAt – DCLt – DCASHt + DSTDt – DEPt + DTPt)/ TAt – 1

EARN.AGRSt : Earnings Aggressiveness periode t;

ΔCAt       :   Perubahan Current Assets (Current Assett – Current Assett-1);

ΔCLt       :   Perubahan Current Liabilities (CLt – CLt-1);

ΔCasht   :   Perubahan Cash (Casht – Casht-1);

ΔSTDt     :   Perubahan Short Term Debt (STDt – STDt-1);

DEPt       :   Depresiasi dan Amortisasi periode t;

ΔTPt        :   Perubahan Tax Payble (TPt – TPt-1);

TAt-1       :   Total Assets periode t-1.

 

Dimensi kedua yang mengarah pada kekaburan laba adalah earnings smoothing. Earnings smoothing merupakan tindakan manajemen laba dengan cara melaporkan laba secara smooth sepanjang waktu. Jika laba akuntansi secara artificial smooth, maka angka laba tersebut gagal menggambarkan secara benar kinerja ekonomi, sehingga menurunkan keinformasian laporan laba, dan mengarah pada earnings opacity.

Pada literatur sebelumnya, misalnya Imhoff (1977) mencoba memisahkan perilaku artificial smoothing dari pengaruh tindakan real smoothing atau naturally smoothing. Imhoff menyatakan bahwa sales revenue merupakan hasil dari real economic perusahaan, dimana real economic adalah hasil dari aktivitas real smoothing. Keberadaan perilaku artificial smoothing diukur dengan membandingkan antara varian ordinary income dan varian penjualan. Eckel (1981) menyatakan bahwa income smoothing dibedakan dalam dua streams: naturally smooth dan intentionally smoothed by management. Pada stream pertama, dinyatakan bahwa income smoothing terjadi secara alami (naturally), dan merupakan proses yang secara melekat (inherently) menghasilkan smooth income stream; sedangkan pada stream kedua, income smoothing terjadi karena manajemen menggunakan teknik real smoothing atau artificial smoothing. Real smoothing terjadi ketika manajemen mengambil tindakan (actions) pada saat struktur ekonomi (revenue generating) menghasilkan income smoothing. Sedangkan artificial smoothing terjadi ketika manajemen memanipulasi timing akuntansi untuk menghasilkan income smoothing.

Albrecht dan Richardson (1990) mencoba mengukur laba (income) diprediksikan menjadi obyek smoothing antara lain: laba operasi (operating income, OI), laba dari operasi (income from operations, IO), laba sebelum pos luar biasa (income before extraordinary items, IE), dan laba bersih (net income, NI). Operating income (OI) didefinisikan sebagai penjualan dikurangi harga pokok penjualan dan biaya operasi selain depresiasi dan amortisasi; IO didefinisikan sebagai OI dikurangi depresiasi dan amortisasi.

Pada perkembangan selanjutnya, tindakan manajemen yang mengarah pada earnings smoothing dapat dideteksi melalui komponen-komponen akrual (Jones, 1991; Dechow et al. 1995; Bhattacharya et al., 2003), dan analisis terhadap perubahan return on net operating asset (Penman, 2003). Penman menyatakan bahwa semakin tinggi current operating income yang dimanipulasi manajemen, semakin menurunkan return on net operating asset (RNOA) periode mendatang.

Earnings smoothing dapat diukur dengan berbagai pendekatan. Misalnya, Eckel (1981) membedakan perusahaan diklasifikasikan ke dalam smoother dan non-smoother atas dasar koefisien variasi laba (income) terhadap penjualan, dihitung dengan rumus: (CVΔI / CVΔS); dimana CV, koefisien variasi; ΔI, perubahan laba (income); dan ΔS, perubahan penjualan. Perusahaan diklasifikasikan sebagai smoother apabila koefisien variasi kurang dari satu (< 1), dan sebagai non-smoother jika koefisien variasi sama dengan atau lebih dari satu (≥ 1). Model pengukuran ini juga digunakan oleh Albrecht dan Richardson (1990); dan Michelson et al. (1995). Sementara, Moses (1987) mengukur perilaku smoothing dihitung dengan membanding-kan antara prechange earnings dan expected reported earnings.

Bhattacharya et al. (2003) menentukan earnings smoothing dari korelasi antara perubahan akrual dan perubahan arus kas dibagi lagged total assets. Sesuai dengan sifat beberapa proses akuntansi akrual, korelasi diharapkan negatif. Angka korelasi yang semakin besar mengindikasikan earnings smoothing semakin besar pula, sehingga mengakibatkan earnings opacity juga semakin besar.

Francis et al. (2004) mengukur smoothness dari rasio antara variabilitas laba dan variabilitas arus kas. Pengukuran ini didasarkan pada argumentasi atribut laba diturunkan dari pandangan bahwa manajemen menggunakan informasi privatnya mengenai future income untuk “meratakan” (smooth) fluktuasi yang terjadi, sehingga laporan laba lebih representative dan lebih berguna. Model pengukuran ini juga digunakan oleh Ecker et al. (2006).

Tucker dan Zarowin (2006) mengukur income smoothing dengan korelasi negatif antara perubahan proxy akrual diskresi dan perubahan pre-discretionary income. Pengukuran ini mengasumsikan bahwa ada seri laba yang di-manage pada awal periode (pre-managed income) dan manajer menggunakan akrual diskresi untuk seri laba smooth. Korelasi negatif yang semakin besar menunjukkan income smoothing semakin besar. Laba yang semakin smooth (korelasi negatif yang semakin kecil) menunjukkan laba semakin informatif, dan memberikan sinyal positif kepada investor.

Berdasarkan literatur-literatur tersebut dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan konsep artificial smoothing, dimana manajemen dapat melakukan manipulasi timing akuntansi untuk menghasilkan income atau earnings smoothing; maka manajemen melakukan smoothing melalui pos-pos laporan keuangan. Items atau pos-pos laporan keuangan yang sering menjadi obyek smoothing adalah laba dan akrual. Laba yang dijadikan obyek smoothing antara lain: laba operasi (operating income, OI), laba sebelum pos luar biasa (net income before extraordinary items, NIBE), dan laba bersih (net income, NI). Sedangkan akrual yang sering menjadi obyek smoothing adalah akrual modal kerja dan total akrual.

Mengacu pada konsep dan literatur-literatur tersebut, maka earnings smooting dapat dari rasio antara standar deviasi NIBE terhadap standar deviasi CFO; keduanya dibagi total assett-1 (modifikasi Albrecht dan Richardson,1990 dan Francis et al., 2004). Pengukuran ini didasarkan pada argumentasi bahwa NIBE dihasilkan selama perusahaan beroperasi pada aktivitas normal, sehingga manajemen dengan menggunakan informasi privatnya dapat melakukan “perataan” (smooth) atas fluktuasi laba yang akan terjadi.

Pengukuran earnings smoothing (smoothness) diformulasikan berikut (Francis et al., 2004): Earnings Smoothing (smoothness) = σ (NIBE/Assett-1)/ σ (CFO/Assett-1). Semakin kecil rasio tersebut menunjukkan laba semakin smooth, sehingga dipandang laba semakin sustainable. Dengan kata lain, semakin smooth berarti semakin tinggi kualitas laba. Sebaliknya, jika rasio tersebut semakin besar menunjukkan laba semakin fluktuatif, berarti semakin rendah kualitas laba, dan dipandang sebagai earnings opacity.

Dimensi earnings opacity yang ketiga yaitu loss avoidance merupakan tindakan manajemen laba dengan cara menghindari laporan laba negatif. Secara konseptual, loss avoidance didefinisikan sebagai perilaku earnings management yang memfokuskan pada laporan laba dengan cara menghindari laba negatif (rugi), menghindari penurunan laba (Burgstahler dan Dichev, 1997; Burgstahler dan Eames, 2003; Philips et al., 2003), menghindari kegagalan para analis dalam memforecast laba (Philips et al., 2003), dan menghindari biaya kegagalan kontrak hutang seperti debt covenants (Chao et al., 2004). Perilaku loss avoidance juga merupakan hubungan antara laba dan kinerja ekonomi, sehingga berdampak meningkatkan earnings opacity (Bhattacharya et al., 2003).

Berdasarkan konsep tersebut, maka loss avoidance yang dilakukan oleh manajemen dalam earnings management dapat menghasilkan dua kemungkinan, yaitu loss avoid dan earnings decrease. Ketika perusahaan hanya memperoleh laba yang relatif kecil (turun), manajemen terdorong untuk melaporkan laba dengan cara menghindari kerugian (loss avoid). Sebaliknya, jika laba perusahaan relatif besar (meningkat), manajemen terdorong untuk melaporkan laba dengan cara menurunkan laba (earnings decrease) (Burgstahler dan Eames, 2003). Semakin tinggi manajemen menghindari laba negatif (higher loss avoidance) semakin tinggi pula terjadi kekaburan laba (earnings opacity). Dengan demikian perilaku loss avoidance akan mengarah pada kekaburan laba (earnings opacity), dan earnings opacity akan berdampak pada kinerja saham yang semakin menurun.

Bhattacharya et al. (2003) mengukur loss avoidance atas dasar rasio antara earnings positif terkecil minus earnings negatif terkecil dibagi dengan jumlah keduanya. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut:

                             (SPE – SNE)

Loss avoidance = ¾¾¾¾¾¾

     å(SPE+SNE)

SPE = Small positive earnings yang didapat dari net income dibagi total assets, dimana hasilnya antara 0 sampai dengan 1; dan

SNE = Small negative earnings yang didapat dari net income negatif (loss) dibagi total assets; dimana hasilnya antara – 1 sampai dengan < 0.

Sementara Burgstahler dan Eames (2003) mencoba mendeteksi earnings management melalui analisis loss avoid dan earnings decrease. Pada analisis ini, earnings management merupakan fungsi dari premanaged earnings dan threshold level Dasar pemikirannya bahwa forecast error merupakan kombinasi dari premanaged earnings, EiPRE dan trheshold, Ti. Ketika EiPRE positif atau lebih besar daripada batas kerugian, Ti maka earnings management adalah nol, M(EiPRE, Ti.); dan ketika EiPRE negatif atau lebih kecil daripada Ti maka earnings management positif, M(EiPRE, Ti.) = – EiPRE. Hasil analisis menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara proporsi small negative earnings forecast (atau small negative changes) dengan realisasi small negative earnings. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa earnings management untuk menghindari kerugian kecil (avoid small losses) dan earnings management untuk menghindari penurunan laba (avoid earnings decreasees)tidak terbukti.

 

Referensi : Kajian Akuntansi, Pebruari 2009, Hal: 13 – 28 Vol. 1 No. 1 ISSN : 1

       Oleh: Sunarto, Fakultas Ekonomi Unisbank Semarang

 

Persistensi Laba (Earnings Persistence)

Standar

 

 

Persistensi laba merupakan laba yang dapat digunakan sebagai indikator future earnings. Persistensi laba yang sustainable dinyatakan sebagai laba yang mempunyai kualitas tinggi; sebaliknya jika laba unusual dinyatakan sebagai laba yang mempunyai kualitas jelek (Penman dan Zhang, 2002). Penman (2003) membedakan laba ke dalam dua kelompok: sustainable earnings (earnings persistent atau core earnings), dan unusual earnings atau transitory earnings. Persistensi laba merupakan laba yang mempunyai kemampuan sebagai indikator laba periode mendatang (future earnings) yang dihasilkan oleh perusahaan secara berulang-ulang (repetitive) dalam jangka panjang (sustainable). Sedangkan unusual earnings atau transitory earnings merupakan laba yang dihasilkan secara temporer dan tidak dapat dihasilkan secara berulang-ulang (non-repeating), sehingga tidak dapat digunakan sebagai indikator laba periode mendatang.

Ketika para pemakai laporan keuangan (terutama investor) memandang laba perusahaan sustainable, maka expected dividend yield tumbuh secara stasioner (Fama dan French, 2002). Persistensi laba didefinisikan sebagai laba yang dapat digunakan sebagai pengukur laba itu sendiri. Artinya, laba saat ini dapat digunakan sebagai indikator laba periode mendatang (future earnings). Laba yang semakin persisten menunjukkan laba semakin informatif; sebaliknya jika laba kurang persisten, maka laba menjadi kurang informatif (Tucker dan Zarowin, 2006). Persistensi laba sebagai salah satu pengukuran kualitas laba diukur dari slope coefficient regresi current earnings pada lagged earnings. Disamping persistensi laba, kualitas laba juga dapat diukur dari kualitas akrual dan smoothness (Dechow dan Dichev, 2002; Francis et al., 2004). Francis menyatakan bahwa atribut-atribut laba berbasis akuntansi dapat digunakan sebagai pengukur kualitas laba. Sedikitnya ada tiga atribut laba yang mempunyai pengaruh kuat memberikan sinyal positif yaitu accruals quality, earnings persistence, dan smoothness.

Nichols dan Wahlen (2004) menyatakan bahwa teori tentang angka laba akuntansi yang mengarah pada persistensi laba tergantung pada tiga asumsi. Pertama, teori mengasumsikan bahwa laba (atau lebih luas lagi laporan keuangan) memberikan informasi kepada para pemegang saham tentang profitabilitas saat ini dan ekspektasi periode mendatang. Kedua, teori mengasumsikan bahwa profitabilitas saat ini dan periode mendatang memberikan informasi kepada para pemegang saham tentang dividen saat ini dan periode mendatang. Ketiga, teori mengasumsikan bahwa harga saham sama dengan nilai sekarang (present value) dari ekspektasi dividen periode mendatang. Sementara, Tucker dan Zarowin (2006) menyatakan bahwa keinformasian laba (earnings informativeness) dipengaruhi oleh interaksi antara income smoothing (IS) dan accrual quality (ACC). Perusahaan yang melaporkan laba lebih smooth akan memberikan informasi yang lebih kepada para pemegang saham. Interaksi antara IS dan ACC memberikan keinformasian laba yang lebih besar daripada interaksi IS dan CFO.

Penman (2003) menyatakan bahwa core operating income diperoleh dari core operating income from sales plus core other operating income. Core operating income from sales diperoleh dari core operating income from sales before tax minus tax on core operating income from sales. Core operating income from sales before tax diperoleh dari core gross margin minus core operating expenses. Core gross margin diperoleh dari core sales revenue minus core cost of sales.

Core operating income (COI) merupakan komponen-komponen pembentuk persistensi laba, secara matematis dapat dirumuskan berikut (Penman, 2003).

 

COI = COI from sales + Core other OI

                (COI from sales before tax – tax on COI from sales) + Core other OI

                (Core GM – COExp – tax on COI from sales) + Core other OI

                (Core SR–Core CS – COExp – tax on COI from sales) + Core other OI

 

Core other OI = Equity income in subsidiaries + Earnings on pension assets + Other income not from sales

 

GM      : Gross Margin;

COExp : Core Operating Expenses;

SR       : Sales revenue;

CS       : Cost of Sales.

 

Konsep tersebut juga diterapkan di Indonesia sebagaimana diatur dalam PSAK No. 1 sebagai laba atau rugi dari aktivitas normal perusahaan. Secara rinci, PSAK No. 1 (paragraf 56) menyatakan bahwa laporan laba rugi perusahaan disajikan sedemikian rupa yang menonjolkan berbagai unsur kinerja keuangan yang diperlukan bagi penyajian secara wajar. Laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos berikut: (a) pendapatan; (b) laba rugi usaha; (c) beban pinjaman; (d) bagian dari laba atau rugi perusahaan afiliasi dan asosiasi yang diperlakukan menggunakan metode ekuitas; (e) beban pajak; (f) laba atau rugi dari aktivitas normal perusahaan; (g) pos luar biasa; (h) hak minoritas; dan (i) laba atau rugi bersih untuk periode berjalan.

Mengacu konsep dan PSAK tersebut, maka pengukuran persistensi laba dapat didasarkan pada konsep core operating income (COI) atau laporan laba rugi khususnya pos laba atau rugi dari aktivitas normal perusahaan [PSAK No. 1 paragraf 56 ayat (f)]. Dengan kata lain, persistensi laba diukur dari laba bersih sebelum pos luar biasa (net income before extraordinary items, NIBE). Para peneliti terdahulu mengukur persistensi laba (earnings persistence) dengan proxy yang berbeda-beda. Misalnya, Sloan (1996) mengacu pada Freeman et al. (1982) menunjukkan bahwa persistensi laba merupakan hubungan antara current earnings performance dan future earnings performance. Earnings didefinisikan sebagai laba operasi dibagi total assets. Sedangkan Francis et al. (2004) mengukur persistensi laba dari slope koefisien hasil regresi current earnings pada lagged earnings. Earnings didefinisikan sebagai laba dari aktivitas normal (net income before extraordinary items, NIBE). Sementara, Tucker dan Zarowin(2006) dan Ecker et al. (2006) mengukur persistensi laba dari parameter hasil regresi current earnings per share pada lagged earnings per share. Tucker dan Zarowin(2006) mengembangkan analisisnya dengan melakukan estimasi hubungan antara current dan future earnings berdasarkan interaksi antara earnings per share dan income smoothing. Jika income smoothing memperbaiki keinformasian laba, maka hubungan antara current dan future earnings semakin kuat (laba semakin persisten). Sedangkan, Dechow dan Dichev (2002) mengukur persistensi laba berdasarkan kualitas akrual. Kualitas akrual didefinisikan sebagai estimasi error dari hasil regresi modal kerja akrual.

Berdasarkan konsep dan proxy persistensi laba yang telah digunakan oleh para peneliti terdahulu, maka konsep persistensi laba dapat diukur berdasarkan laba dari aktivitas normal perusahaan (net income before extraordinary items, NIBE); dan persistensi laba berbasis kualitas akrual. Persistensi laba berbasis NIBE didasarkan pada argumentasi bahwa laba dari aktivitas normal merupakan hasil yang didapat oleh perusahaan selama perusahaan beroperasi secara berkelanjutan. NIBE yang dicapai oleh perusahaan saat ini sangat tergantung dari total assets yang digunakan oleh perusahaan (total asset periode sebelumnya dan saat ini). Dengan kata lain, NIBE yang dihasilkan saat ini adalah hasil aktivitas dari total assets periode sebelumnya (TAt-1) dan total assets saat ini (TAt). Dengan demikian persistensi laba berbasis NIBE dapat diukur sebagai berikut (Francis et al., 2004): NIBEt / TAt = α + β NIBE t / TAt-1 + ε. Asumsi yang digunakan bahwa NIBE dinyatakan sebagai laba yang persisten, apabila regresi menghasilkan standar deviasi error (σε) kecil (≤ 0,05). Sebaliknya, jika menghasilkan standar deviasi error (σε) > 0,05 dinyatakan NIBE tidak dapat digunakan sebagai pengukur persistensi laba.

Pendekatan lain dalam mengukur persistensi laba adalah kualitas akrual. Dechow dan Dichev (2002) menyatakan bahwa kualitas akrual (terutama modal kerja) merupakan salah satu pengukur kualitas laba yang berhubungan dengan persistensi laba. Kualitas akrual diukur dengan meregres arus kas tahun sebelumnya, arus kas tahun sekarang, dan arus kas tahun berikutnya; dimana arus kas merupakan selisih antara laba dan akrual.

Persistensi laba berbasis kualitas akrual diformulasikan berikut (Dechow dan Dechiev, 2002; Francis et al., 2004).

 

TCAt =      ((ΔCA/ Assett) – (ΔCL/ Assett) – (ΔCash/ Assett) + (ΔSTD/ Assett))

TCAt       :   Total Current Accrual periode t;

Assett      :   Total Asset periode t;

ΔCA       :   Perubahan Current Assets (Current Assett – Current Assett-1);

ΔCL        :   Perubahan Current Liabilities (CLt – CLt-1);

ΔCash    :   Perubahan Cash (Casht – Casht-1);

ΔSTD     :   Perubahan Short Term Debt (STDt – STDt-1)

 

TCAt / Assett-1 = α + β1CFOt / Assett-1 + β2CFOt / Assett + ε

CFO        =  NIBE – Total Akrual             

Persistensi laba = standar deviasi residual (σ ε)

 

Residual dari regresi menunjukkan bahwa akrual tidak berhubungan dengan realisasi cash flow, dan standar deviasi dari residual merupakan ukuran kualitas akrual. Diasumsikan bahwa standar deviasi residual tinggi (besar) menunjukkan kualitas laba rendah, sehingga persistensi laba juga rendah. Sebaliknya, jika standar deviasi residual rendah (kecil) menunjukkan kualitas laba tinggi, dan persistensi laba juga tinggi. Pengukuran persistensi laba berbasis kualitas akrual tersebut juga digunakan oleh peneliti lain, misalnya Ecker et al. (2006) menggunakan persistensi laba sebagai salah satu faktor penentu kualitas laba.

Sementara, Tucker dan Zarowin(2006) mengukur persistensi laba menggunakan pendekatan earnings per share. Estimasi hubungan antara current dan future earnings menggunakan interaksi antara earnings per share dan income smoothing. Jika income smoothing memperbaiki keinformasian laba, maka hubungan antara current dan future earnings kuat (persisten). Pada pendekatan berikutnya, persistensi laba diukur atas dasar estimasi hubungan antara earnings response coefficient (ERC) dan future earnings response coefficient (FERC).

Berdasarkan konsep dan hasil-hasil penelitian terdahulu, maka perlu dilakukan pengujian lebih lanjut mengenai pengukuran persistensi laba. Mengacu pada uraian tersebut, maka dalam melakukan pengujian lebih lanjut mengenai pengukuran persistensi laba perlu dipertimbangkan beberapa hal berikut. Pertama, perlu mempertimbangkan konsep persistensi laba yang dinyatakan bahwa laba yang persisten (persistence of earnings) adalah laba saat ini dapat digunakan sebagai indikator laba periode mendatang, dan items laba yang terjadi secara berulang-ulang (repetitive). Kedua, hasil prediksi secara statitstik harus menghasilkan error terkecil (misalnya < 0,05). Ketiga, laba yang persisten harus mampu menurunkan kekaburan laba yang disebabkan oleh kebijakan opportunistic manajemen.  

 

 

Referensi : Kajian Akuntansi, Pebruari 2009, Hal: 13 – 28 Vol. 1 No. 1 ISSN : 1

       Oleh: Sunarto, Fakultas Ekonomi Unisbank Semarang

 

Pengertian Manajemen Laba

Standar

 

Copeland (1968 :10) dalam Utami (2005) mendefinisikan manajemen laba sebagai, “some ability to increase or decrease reported net income at will”. Ini berarti bahwa manajemen laba mencakup usaha manajemen untuk memaksimumkan atau meminimumkan laba, termasuk perataan laba sesuai dengan keinginan manajer. Scott (2000) dalam Rahmawati dkk. (2006) membagi cara pemahaman atas manajemen laba menjadi dua.

  1. Pertama, melihatnya sebagai perilaku oportunistik manajer untuk memaksimumkan utilitasnya dalam menghadapi kontrak kompensasi, kontrak utang, dan political costs (opportunistic earnings management). 
  2. Kedua, dengan memandang manajemen laba dari perspektif efficient contracting (efficient earnings management), dimana manajemen laba memberi manajer suatu fleksibilitas untuk melindungi diri mereka dan perusahaan dalam mengantisipasi kejadian-kejadian yang tak terduga untuk keuntungan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak. Dengan demikian, manajer dapat mempengaruhi nilai pasar perusahaannya melalui manajemen laba, misalnya dengan membuat perataan laba (income smoothing) dan pertumbuhan laba sepanjang waktu.

Pengertian Manajemen Laba menurut ahli

  1. Pengertian manajemen laba menurut Schipper (1989) dalam Rahmawati dkk. (2006) yang menyatakan bahwa manajemen laba merupakan suatu intervensi dengan tujuan tertentu dalam proses pelaporan keuangan eksternal, untuk memperoleh beberapa keuntungan privat (sebagai lawan untuk memudahkan operasi yang netral dari proses tersebut).
  2. Pengertian manajemen laba menurut Assih dan Gudono (2000) manajemen laba adalah suatu proses yang dilakukan dengan sengaja dalam batasan General Addopted Accounting Principles (GAAP) untuk mengarah pada tingkatan laba yang dilaporkan.
  3. Pengertian manajemen laba menurut Fischer dan Rozenzwig (1995) manajemen laba adalah tindakan manajer yang menaikkan (menurunkan) laba yang dilaporkan dari unit yang menjadi tanggung jawabnya yang tidak mempunyai hubungan dengan kenaikan atau penurunan profitabilitas perusahaan dalam jangka panjang.
  4. Pengertian manajemen laba menurut Healy dan Wallen (1999) manajemen laba terjadi ketika manajer menggunakan judgement dalam laporan keuangan dan penyusunan transaksi untuk mengubah laporan keuangan, sehingga menyesatkan stakeholders tentang kinerja ekonomi perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil yang berhubungan dengan kontrak yang tergantung pada angka akuntansi.

Manajemen laba adalah campur tangan dalam proses pelaporan keuangan eksternal dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri. Manajemen laba adalah salah satu faktor yang dapat mengurangi kredibilitas laporan keuangan, manajemen laba menambah bias dalam laporan keuangan dan dapat mengganggu pemakai laporan keuangan yang mempercayai angka laba hasil rekayasa tersebut sebagai angka laba tanpa rekayasa (Setiawati dan Na’im, 2000 dalam Rahmawati dkk, 2006).

Manajemen laba merupakan area yang kontroversial dan penting dalam akuntansi keuangan. Manajemen laba tidak selalu diartikan sebagai suatu upaya negatif yang merugikan karena tidak selamanya manajemen laba berorientasi pada manipulasi laba. Manajemen laba tidak selalu dikaitkan dengan upaya untuk memanipulasi data atau informasi akuntansi, tetapi lebih condong dikaitkan dengan pemilihan metode akuntansi yang secara sengaja dipilih oleh manajemen untuk tujuan tertentu dalam batasan GAAP. Pihak-pihak yang kontra terhadap manajemen laba, menganggap bahwa manajemen laba merupakan pengurangan dalam keandalan informasi yang cukup akurat mengenai laba untuk mengevaluasi return dan resiko portofolionya (Ashari dkk, 1994 dalam Assih, 2004).

Faktor-faktor pendorong manajemen laba

Dalam Positif Accounting Theory terdapat tiga faktor pendorong yang melatarbelakangi terjadinya manajemen laba (Watt dan Zimmerman, 1986), yaitu:

1.      Bonus Plan Hypothesis

Manajemen akan memilih metode akuntansi yang memaksimalkan utilitasnya yaitu bonus yang tinggi. Manajer perusahaan yang memberikan bonus besar berdasarkan laba lebih banyak menggunakan metode akuntansi yang meningkatkan laba yang dilaporkan.

2.      Debt Covenant Hypothesis

Manajer perusahaan yang melakukan pelanggaran perjanjian kredit cenderung memilih metode akuntansi yang memiliki dampak meningkatkan laba (Sweeney, 1994 dalam Rahmawati dkk, (2006). Hal ini untuk menjaga reputasi mereka dalam pandangan pihak eksternal.

3.      Political Cost Hypothesis

Semakin besar perusahaan, semakin besar pula kemungkinan perusahaan tersebut memilih metode akuntansi yang menurunkan laba. Hal tersebut dikarenakan dengan laba yang tinggi pemerintah akan segera mengambil tindakan, misalnya: mengenakan peraturan antitrust, menaikkan pajak pendapatan perusahaan, dan lain-lain.

 

Referensi : Ilmuakuntansi.web.id

Definisi Akuntansi Internasional

Standar

Akuntansi Internasional adalah akuntansi untuk transaksi internasional, perbandingan prinsip akuntansi antarnegara yang berbeda dan harmonisasi berbagai standar akuntansi dalam bidang kewenangan pajak, auditing dan bidang akuntansi lainnya. Akuntansi harus berkembang agar mampu memberikan informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan di perusahaan pada setiap perubahan lingkungan bisnis.

Berikut ini karakteristik era ekonomi global:
1.Bisnis internasional
2.Hilangnya batasan-batasan antar Negara era ekonomi global sering sulit untuk mengindentifikasi Negara asal suatu produk atau perusahaan, hal ini terjadi pada perusahaan multinasional
3.Ketergantungan pada perdagangan internasional.

Tujuan Akuntansi Internasional
– Mengidentifikasi sejarah perkembangan akuntansi internasional
– Memperkenalkan berbagai perbedaan nasional dalam sistem akuntansi di dunia
– Meringkas evolusi bisnis sampai zaman modern
– Membahas pentingnya dimensi akuntansi dalam bisnis global dan topik-topik penting yang membentuk akuntansi internasional

Akuntansi internasional meliputi dua aspek bahasan utama yaitu deskripsi, pembandingan akuntansi, dan dimensi akuntansi atas transaksi internasional. Pada aspek yang pertama, akuntansi internasional membahas gambaran standar akuntansi dan praktek akuntansi pada berbagai negara serta membandingkan standar dan praktek tersebut pada masing-masing negara yang dibahas. Selain itu, aspek akuntansi internasional juga membahas mengenai pelaporan keuangan, valuta asing, perpajakan, audit internasional serta manajemen untuk bisnis internasional.

Akuntansi Internasional juga termasuk akuntansi yang bertujuan umum yang berorientasi nasional, dalam arti luas untuk

* Analisa komparatif internasional

* Pengukuran dari isu-isu pelaporan akuntansinya yang unik bagi transaksi-transaksi bisnis mulitnasional

* Kebutuhan akuntansi bagi pasar-pasar keuangan internasional

* Harmonisasi keragaman pelaporan keuangan melalui aktivitas-aktivitas politik, organisasi, profesi dan pembuatan standar

Akuntansi Internasional pada khususnya mencakup bidang akuntansi keuangan dan pelaporan, akuntansi manajemen, auditing, perpajakan dan upaya-upaya harmonisasi akuntansi yang sedang dilakukan.

Sumber :

http://harnityastuti.blogspot.com/2011/03/definisi-akuntansi-internasional.html

Good Corporate Government

Standar

 

Corporate Governance dapat diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan ‘pengendalian perusahaan’ atau ‘tata-kelola perusahaan’, atau ada juga yang menterjemahkan dengan ‘tata-pamong perusahaan’. Namun karena padanan bahasa Indonesia ini belum cukup baku, maka dalam tulisan ini sengaja digunakan istilah aslinya saja, yaitu Corporate Governance.

Corporate Governance juga diartikan sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnyayang berkaitan dengan hak-hak kewajiban mereka atau dengan kata lainsuatu system yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. (FCGI,2002)

Menurut Komite Cadburry, GCG adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para shareholders khususnya, dan stakeholders pada umumnya.

Tujuan Corporate Govenrment menurut FCGI (2002)ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (shareholders). Selain tujuan tersebut terdapat tujuan lain yaitu :

  • Pemenuhan tujuan strategis perusahaan berupa peningkatan nialai perusahaan dan value perusahaan
  • Pemenuhan tanggung jawab kepada stakeholders khususnya komunitas setempat.
  • Dipatuhinya kerangka yuridis yang ada.

Good Corporate Governance merupakan system yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagisemua stakeholders yang menekankan pentingnya pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar, akurat dan tepat waktu serta kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan secara akurat, tepat waktu dan transparanmengenai semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan dan stakeholders(YPPMI & SC, 2002).

Sunarto (2003) menyatakan bahwa prinsip utama dalam corporate governance hanya terdiri dari tiga prinsip yaitu :

  • Keterbukaan,
  • Integritas, dan
  • Akutabilitas.

Empat Prinsip Utama Corporate Governance

Setelah definisi serta aspek penting GCG terpaparkan di atas, maka berikut adalah prinsip yang dikandung dalam GCG. Di sini secara umum ada empat prinsip utama yaitu: fairness, transparency, accountability, dan responsibility.

1. Fairness (Kewajaran)

Secara sederhana kewajaran (fairness) bisa didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

Fairness juga mencakup adanya kejelasan hak-hak pemodal, sistem hukum dan penegakan peraturan untuk melindungi hak-hak investor – khususnya pemegang saham minoritas – dari berbagai bentuk kecurangan. Bentuk kecurangan ini bisa berupa insider trading (transaksi yang melibatkan informasi orang dalam), fraud (penipuan), dilusi saham (nilai perusahaan berkurang), KKN, atau keputusan-keputusan yang dapat merugikan seperti pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan, penerbitan saham baru, merger, akuisisi, atau pengambil-alihan perusahaan lain.

Biasanya, penyakit yang timbul dalam praktek pengelolaan perusahaan, berasal dari benturan kepentingan. Baik perbedaan kepentingan antara manajemen (Dewan Komisaris dan Direksi) dengan pemegang saham, maupun antara pemegang saham pengendali (pemegang saham pendiri, di Indonesia biasanya mayoritas) dengan pemegang saham minoritas (pada perusahaan publik biasanya pemegang saham publik). Di tengah situasi seperti ini, lewat prinsip fairness, ada beberapa manfaat yang diharapkan bisa dipetik. Apa saja manfaat itu?

Fairness diharapkan membuat seluruh aset perusahaan dikelola secara baik dan prudent (hati-hati), sehingga muncul perlindungan kepentingan pemegang saham secara fair (jujur dan adil). Fairness juga diharapkan memberi perlindungan kepada perusahaan terhadap praktek korporasi yang merugikan seperti disebutkan di atas. Pendek kata, fairness menjadi jiwa untuk memonitor dan menjamin perlakuan yang adil di antara beragam kepentingan dalam perusahaan.

Namun seperti halnya sebuah prinsip, fairness memerlukan syarat agar bisa diberlakukan secara efektif. Syarat itu berupa peraturan dan perundang-undangan yang jelas, tegas, konsisten dan dapat ditegakkan secara baik serta efektif. Hal ini dinilai penting karena akan menjadi penjamin adanya perlindungan atas hak-hak pemegang saham manapun, tanpa ada pengecualian. Peraturan perundang-undangan ini harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat menghindari penyalahgunaan lembaga peradilan (litigation abuse). Di antara (litigation abuse) ini adalah penyalahgunaan ketidakefisienan lembaga peradilan dalam mengambil keputusan sehingga pihak yang tidak beritikad baik mengulur-ngulur waktu kewajiban yang harus dibayarkannya atau bahkan dapat terbebas dari kewajiban yang harus dibayarkannya.

2. Transparency (Keterbukaan Informasi)

Transparansi bisa diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.

Perbincangan prinsip ini sendiri sangatlah menarik. Pasalnya, isu yang sering mencuat adalah pertentangan dalam menjalankan prinsip ini. Semisal, adanya kekhawatiran perusahaan bahwa jika ia terlalu terbuka, maka strateginya dapat diketahui pesaing sehingga membahayakan kelangsungan usahanya. Wajarkah kekhawatiran seperti itu?

Menurut peraturan di pasar modal Indonesia, yang dimaksud informasi material dan relevan adalah informasi yang dapat mempengaruhi naik turunnya harga saham perusahaan tersebut, atau yang mempengaruhi secara signifikan risiko serta prospek usaha perusahaan yang bersangkutan. Mengingat definisi ini sangat normatif maka perlu ada penjelasan operasionalnya di tiap perusahaan. Karenanya, kekhawatiran di atas, sebetulnya tidak perlu muncul jika kita mampu menjabarkan kriteria informasi material secara spesifik bagi masing-masing perusahaan.

Dalam mewujudkan transparansi ini sendiri, perusahaan harus menyediakan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut. Setiap perusahaan, diharapkan pula dapat mempublikasikan informasi keuangan serta informasi lainnya yang material dan berdampak signifikan pada kinerja perusahaan secara akurat dan tepat waktu. Selain itu, para investor harus dapat mengakses informasi penting perusahaan secara mudah pada saat diperlukan.

Ada banyak manfaat yang bisa dipetik dari penerapan prinsip ini. Salah satunya, stakeholder dapat mengetahui risiko yang mungkin terjadi dalam melakukan transaksi dengan perusahaan. Kemudian, karena adanya informasi kinerja perusahaan yang diungkap secara akurat, tepat waktu, jelas, konsisten, dan dapat diperbandingkan, maka dimungkinkan terjadinya efisiensi pasar. Selanjutnya, jika prinsip transparansi dilaksanakan dengan baik dan tepat, akan dimungkinkan terhindarnya benturan kepentingan (conflict of interest) berbagai pihak dalam manajemen.

3. Accountability (Dapat Dipertanggungjawabkan)

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertangungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Masalah yang sering ditemukan di perusahaan-perusahaan Indonesia adalah mandulnya fungsi pengawasan Dewan Komisaris. Atau justru sebaliknya, Komisaris Utama mengambil peran berikut wewenang yang seharusnya dijalankan direksi. Padahal, diperlukan kejelasan tugas serta fungsi organ perusahaan agar tercipta suatu mekanisme pengecekan dan perimbangan dalam mengelola perusahaan.

Kewajiban untuk memiliki Komisaris Independen dan Komite Audit sebagaimana yang ditetapkan oleh Bursa Efek Jakarta, merupakan salah implementasi prinsip ini. Tepatnya, berupaya memberdayakan fungsi pengawasan Dewan Komisaris. Beberapa bentuk implementasi lain dari prinsip accountability antara lain:

  • Praktek Audit Internal yang Efektif, serta
  • Kejelasan fungsi, hak, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab dalam anggaran dasar perusahaan dan Statement of Corporate Intent (Target Pencapaian Perusahaan di masa depan)

Bila prinsip accountability ini diterapkan secara efektif, maka ada kejelasan fungsi, hak, kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab antara pemegang saham, dewan komisaris, serta direksi. Dengan adanya kejelasan inilah maka perusahaan akan terhindar dari kondisi agency problem (benturan kepentingan peran).

4. Responsibility (Pertanggungjawaban)

Pertanggungjawaban perusahaan adalah kesesuaian (patuh) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan yang berlaku di sini termasuk yang berkaitan dengan masalah pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup, kesehatan/ keselamatan kerja, standar penggajian, dan persaingan yang sehat.

Beberapa contoh mengenai hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

  • Kebijakan sebuah perusahaan makanan untuk mendapat sertifikat “HALAL”. Ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Lewat sertifikat ini, dari sisi konsumen, mereka akan merasa yakin bahwa makanan yang dikonsumsinya itu halal dan tidak merasa dibohongi perusahaan. Dari sisi Pemerintah, perusahaan telah mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku (Peraturan Perlindungan Konsumen). Dari sisi perusahaan, kebijakan tersebut akan menjamin loyalitas konsumen sehingga kelangsungan usaha, pertumbuhan, dan kemampuan mencetak laba lebih terjamin, yang pada akhirnya memberi manfaat maksimal bagi pemegang saham.
  • Kebijakan perusahaan mengelola limbah sebelum dibuang ke tempat umum. Ini juga merupakan pertanggungjawaban kepada publik. Dari sisi masyarakat, kebijakan ini menjamin mereka untuk hidup layak tanpa merasa terancam kesehatannya tercemar. Demikian pula dari sisi Pemerintah, perusahaan memenuhi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup. Sebaliknya dari sisi perusahaan, kebijakan tersebut merupakan bentuk jaminan kelangsungan usaha karena akan mendapat dukungan pengamanan dari masyarakat sekitar lingkungan.

Sumber :

  1. http://digilib.petra.ac.id/viewer.php?page=1&submit.x=0&submit.y=0&qual=high&fname=/jiunkpe/s1/eakt/2009/jiunkpe-ns-s1-2009-32404096-11980-gcg_effect-chapter2.pdf
  2. http://onvalue.wordpress.com/2007/10/09/sejarah-timbulnya-corporate-governance/
  3. http://www.madani-ri.com/files/Bab%201%20GCG.doc

4. http://namanyapipit.blogspot.com/2010/11/good-corporate-goverment-gcg.html

 

Perspektif dalam Balanced Scorecard

Standar

Balanced Scorecard menggunakan empat perspektif, perspektif-perspektif tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perspektif Keuangan

BSC memakai tolak ukur kinerja keuangan seperti laba bersih dan ROI, karena tolak ukur tersebut secara umum digunakan dalam perusahaan untuk mengetahui laba. Tolak ukur keuangan saja tidak dapat menggambarkan penyebab yang menjadikan perubahan kekayaan yang diciptakan perusahaan atau organisasi (Mulyadi dan Johny Setyawan, 2000).
Balanced Scorecard adalah suatu metode pengukuran kinerja yang di dalamnya ada keseimbangan antara keuangan dan non-keuangan untuk mengarahkan kinerja perusahaan terhadap keberhasilan. BSC dapat menjelaskan lebih lanjut tentang pencapaian visi yang berperan di dalam mewujudkan pertambahan kekayaan tersebut (Mulyadi dan Johny Setyawan, 2000) sebagai berikut:
1. Peningkatan customer ‘yang puas sehingga meningkatkan laba (melalui peningkatan revenue).
2. Peningkatan produktivitas dan komitmen karyawan sehingga meningkatkanlaba (melalui peningkatan cost effectiveness).
3. Peningkatan kemampuan perasahaan untuk menghasilkan financial returns dengan mengurangi modal yang digunakan atau melakukan investasi daiam proyek yang menghasilkan return yang tinggi.
Di dalam Balanced Scorecard, pengukuran finansial mempunyai dua peranan penting, di mana yang pertama adalah semua perspektif tergantung pada pengukuran finansial yang menunjukkan implementasi dari strategi yang sudah direncanakan dan yang kedua adalah akan memberi dorongan kepada 3 perspektif yang lainnya tentang target yang harus dicapai dalam mencapai tujuan organisasi.
Menurut Kaplan dan Norton, siklus bisnis terbagi 3 tahap, yaitu: bertumbuh (growth), bertahan (sustain), dan menuai (harvest), di mana setiap tahap dalam siklus tersebut mempunyai tujuan fmansial yang berbeda. Growth merupakan tahap awal dalam siklus suatu bisnis. Pada tahap ini diharapkan suatu bisnis memiliki produk baru yang dirasa sangat potensial bagi bisnis tersebut.
Untuk itu, maka pada tahap growth perlu dipertimbangkan mengenai sumber daya untuk mengembangkan produk baru dan meningkatkan layanan, membangun serta mengembangkan fasilitas yang menunjang produksi, investasi pada sistem, infrastruktur dan jaringan distribusi yang akan mendukung terbentuknya hubungan kerja secara menyeluruh dalam mengembangkan hubungan yang baik dengan pelanggan. Secara keseluruhan tujuan fmansial pada tahap ini adalah mengukur persentase tingkat pertumbuhan pendapatan, dan tingkat pertumbuhan penjualan di pasar sasaran.
Tahap selanjutnya adalah sustain (bertahan), di mana pada tahap ini timbul pertanyaan mengenai akan ditariknya investasi atau melakukan investasi kembali dengan mempertimbangkan tingkat pengembalian yang mereka investasikan. Pada tahap ini tujuan fmansial yang hendak dicapai adalah untuk memperoleh keuntungan. Berikutnya suatu usaha akan mengalami suatu tahap yang dinamakan harvest (menuai), di mana suatu organisasi atau badan usaha akan berusaha untuk mempertahankan bisnisnya. Tujuan finansial dari tahap ini adalah untuk untuk meningkatkan aliran kas dan mengurangi aliran dana.

2. Perspektif Pelanggan
Dalam perspektif pelanggan, perusahaan perlu terlebih dahulu menentukan segmen pasar dan pelanggan yang menjadi target bagi organisasi atau badan usaha. Selanjutnya, manajer harus menentukan alat ukur yang terbaik untuk mengukur kinerja dari tiap unit opetasi dalam upaya mencapai target finansialnya. Selanjutnya apabila suatu unit bisnis ingin mencapai kinerja keuangan yang superior dalam jangka panjang, mereka harus menciptakan dan menyajikan suatu produk baru/jasa yang bernilai lebih baik kepada pelanggan mereka (Kaplan, dan Norton, 1996).
Produk dikatakan bernilai apabila manfaat yang diterima produk lebih tinggi daripada biaya perolehan (bila kinerja produk semakin mendekati atau bahkan melebihi dari apa yang diharapkan dan dipersepsikan pelanggan). Perusahaan terbatas untuk memuaskan potential customer sehingga perlu melakukan segmentasi pasar untuk melayani dengan cara terbaik berdasarkan kemampuan dan sumber daya yang ada. Ada 2 kelompok pengukuran dalam
perspektif pelanggan, yaitu:

1. Kelompok pengukuran inti icore measurement group).
Kelompok pengukuran ini digunakan untuk mengukur bagaimana perusahaan memenuhi kebutuhan pelanggan dalam mencapai kepuasan, mempertahankan, memperoleh, dan merebut pangsa pasar yang telah ditargetkan. Dalam kelompok pengukuran inti, kita mengenal lima tolak ukur, yaitu: pangsa pasar, akuisisi pelanggan (perolehan pelanggan), retensi pelanggan (pelanggan yang dipertahankan), kepuasan pelanggan, dan profitabilitas pelanggan.

2. Kelompok pengukuran nilai pelanggan {customer value proposition).
Kelompok pengukuran ini digunakan untuk mengetahui bagaimana perusahaan mengukur nilai pasar yang mereka kuasai dan pasar yang potensial yang mungkin bisa mereka masuki. Kelompok pengukuran ini juga dapat menggambarkan pemacu kinerja yang menyangkut apa yang harus disajikan perusahaan untuk mencapai tingkat kepuasan, loyalitas, retensi, dan akuisisi pelanggan yang tinggi. Value proposition menggambarkan atribut yang disajikan perusahaan dalam produk/jasa yang dijual untuk menciptakan loyalitas dan kepuasan pelanggan. Kelompok pengukuran nilai pelanggan terdiri dari:
a. Atribut produk/jasa, yang meliputi: fungsi, harga, dan kualitas produk.
b. Hubungan dengan pelanggan, yang meliputi: distribusi produk kepada pelanggan, termasuk respon dari perusahaan, waktu pengiriman, serta bagaimana perasaan pelanggan setelah membeli produk/jasa dari perusahaan yang bersangkutan.
c. Citra dan reputasi, yang menggambarkan faktor intangible bagi perusahaan untuk menarik pelanggan untuk berhubungan dengan perusahaan, atau membeli produk.

3. PerspektifProses Bisnis Internal
Perspektif proses bisnis internal menampilkan proses kritis yang memungkinkan unit bisnis untuk memberi value proposition yang mampu menarik dan mempertahankan pelanggannya di segmen pasar yang diinginkan dan memuaskan harapan para pemegang saham melalui flnancial retums (Simon, 1999).
Tiap-tiap perasahaan mempunyai seperangkat proses penciptaan nilai yang unik bagi pelanggannya. Secara umum, Kaplan dan Norton (1996) membaginya dalam 3 prinsip dasar, yaitu:
1. Proses inovasi.
Proses inovasi adalah bagian terpenting dalam keseluruhan proses produksi. Tetapi ada juga perusahaan yang menempatkan inovasi di luar proses produksi. Di dalam proses inovasi itu sendiri terdiri atas dua komponen, yaitu: identifikasi keinginan pelanggan, dan melakukan proses perancangan produk yang sesuai dengan keinginan pelanggan. Bila hasil inovasi dari perusahaan
tidak sesuai dengan keinginan pelanggan, maka produk tidak akan mendapat tanggapan positif dari pelanggan, sehingga tidak memberi tambahan pendapatan bagi perasahaan bahkan perasahaan haras mengeluarkan biaya investasi pada proses penelitian dan pengembangan.
2. Proses operasi.
Proses operasi adalah aktivitas yang dilakukan perusahaan, mulai dari saat penerimaan order dari pelanggan sampai produk dikirim ke pelanggan. Proses operasi menekankan kepada penyampaian produk kepada pelanggan secara efisien, dan tepat waktu. Proses ini, berdasarkan fakta menjadi fokus utama dari sistem pengukuran kinerja sebagian besar organisasi.
3. Pelayananpumajual.
Adapun pelayanan purna jual yang dimaksud di sini, dapat berupa garansi, penggantian untuk produk yang rusak, dll.

4. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan
Perspektif ini menyediakan infrastruktur bagi tercapainya ketiga perspektif sebelumnya, dan untuk menghasilkan pertumbuhan dan perbaikan jangka panjang.
Penting bagi suatu badan usaha saat melakukan investasi tidak hanya pada peralatan untuk menghasilkan produk/jasa, tetapi juga melakukan investasi pada infrastruktur, yaitu: sumber daya manusia, sistem dan prosedur. Tolak ukur kinerja keuangan, pelanggan, dan proses bisnis internal dapat mengungkapkan kesenjangan yang besar antara kemampuan yang ada dari manusia, sistem, dan prosedur. Untuk memperkecil kesenjangan itu, maka suatu badan usaha harus melakukan investasi dalam bentuk reskilling karyawan, yaitu: meningkatkan kemampuan sistem dan teknologi informasi, serta menata ulang prosedur yang ada.
Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan mencakup 3 prinsip kapabilitas yang terkait dengan kondisi intemal perusahaan, yaitu:

1. Kapabilitas pekerja.
KapabiLitas pekerja adalah merupakan bagian kontribusi pekerja pada perusahaan. Sehubungan dengan kapabilitas pekerja, ada 3 hal yang harus diperhatikan oleh manajemen:

a. Kepuasan pekerja.
Kepuasan pekerja merupakan prakondisi untuk meningkatkan produktivitas, tanggungjawab, kualitas, dan pelayanan kepada konsumen. Unsur yang dapat diukur dalam kepuasan pekerja adalah keterlibatan pekerja dalam mengambil keputusan, pengakuan, akses untuk mendapatkan informasi, dorongan untuk bekerja kreatif, dan menggunakan inisiatif, serta dukungan dari atasan.

b. Retensi pekerja.
Retensi pekerja adalah kemampuan imtuk mempertahankan pekerja terbaik dalam perusahaan. Di mana kita mengetahui pekerja merupakan investasi jangka panjang bagi perusahaan. Jadi, keluamya seorang pekerja yang bukan karena keinginan perusahaan merupakan loss pada intellectual capital dari perusahaan. Retensi pekerja diukur dengan persentase turnover di perusahaan.

c. Produktivitas pekerja.
Produktivitas pekerja merupakan hasil dari pengaruh keseluruhan dari peningkatan keahlian dan moral, inovasi, proses internal, dan kepuasan pelanggan. Tujuannya adalah untuk menghubungkan output yang dihasilkan oleh pekerja dengan jumlah pekerja yang seharusnya untuk menghasilkan output tersebut.

2. Kapabilitas sistem informasi.
Adapun yang menjadi tolak ukur untuk kapabilitas sistem inforaiasi adalah tingkat ketersediaan informasi, tingkat ketepatan informasi yang tersedia, serta jangka waktu untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan.

3. Iklim organisasi yang mendorong timbulnya motivasi, dan pemberdayaan adalah penting untuk menciptakan pekerja yang berinisiatif. Adapun yang menjadi tolak ukur hal tersebut di atas adalah jumlah saran yang diberikan pekerja.